JAKARTA – Penurunan jumlah kelas menengah memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berjalan secara merata. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena kelas menengah menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang lebih dari 80% terhadap total konsumsi masyarakat.
Mandiri Institute mencatat bahwa sebanyak 1,2 juta penduduk mengalami penurunan status sosial sepanjang 2025. Jumlah penduduk kelas menengah turun dari 47,9 juta pada 2024 menjadi 46,7 juta pada tahun ini. Proporsi kelas menengah terhadap populasi juga mengalami penurunan, dari 17,1% menjadi 16,6%.
Data menunjukkan bahwa ketika kelas menengah menyusut, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru meningkat tajam. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta pada 2024 menjadi 142,0 juta pada 2025. Dengan demikian, kelompok ini menjadi mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, kelompok rentan meningkat sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.
Konsekuensi Pelambatan Ekonomi
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, fenomena kontraksi jumlah kelas menengah merupakan akibat logis dari perlambatan ekonomi, terutama sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Ia menjelaskan bahwa pandemi telah memengaruhi sektor formal, tempat mayoritas kelas menengah bekerja.
“Sejak pandemi, perekonomian melambat, sehingga banyak pekerja di sektor formal kehilangan pekerjaan karena perusahaan tutup,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Alih-alih memberikan bantuan tambahan atau insentif pajak khusus untuk kelas menengah, Purbaya menekankan bahwa strategi utama pemerintah adalah memacu pertumbuhan ekonomi makro. Ia yakin bahwa jika ekonomi tumbuh, ruang bagi usaha baru akan terbuka, sehingga dapat menyerap tenaga kerja ke sektor formal, yang pada akhirnya akan melahirkan kembali kelas menengah baru.
“Strategi utamanya adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi, yang menciptakan ruang bagi usaha baru bangkit, dan ada orang-orang yang berpenghasilan lebih formal lagi. Itu adalah penciptaan kelas menengah,” jelasnya.
Terkait alokasi insentif fiskal khusus untuk menjaga eksistensi kelas menengah, Purbaya memastikan tidak ada. “Insentifnya pertumbuhan ekonomi, biar mereka gampang cari kerja,” ucapnya.
Ketimpangan Pengeluaran
Meskipun kelas menengah mengalami penurunan, ketimpangan pengeluaran masih menjadi tantangan besar. Data BPS menunjukkan bahwa 20% penduduk teratas masih mendominasi total pengeluaran meski angkanya mulai mengecil. Pada September 2025, 20% penduduk teratas memiliki 44,80% dari total pengeluaran, turun dari 46,24% pada September 2024.
Sementara itu, kelompok 40% menengah meningkat perannya, dengan kontribusi sebesar 35,92%. Di sisi lain, kelompok 40% terbawah juga meningkat, dari 18,41% menjadi 19,28%.
Pertumbuhan Belum Berkualitas?
BPS juga melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024. Namun, proporsi penduduk yang bekerja informal terus menyusut, meskipun kualitas pekerjaan berdasarkan jam kerja mengalami penurunan.
Ada Problem Struktural
Wisnu Setiadi Nugroho dari FEB UGM menilai bahwa pandangan pemerintah yang menganggap fenomena ini hanya dampak residu dari pandemi adalah diagnosis yang kurang lengkap. Ia menyoroti adanya kerentanan struktural dalam struktur kelas menengah Indonesia.
Empat faktor utama yang menyebabkan erosi kelas menengah antara lain:
- Deformalisasi pasar kerja: Banyak pekerjaan baru berada di sektor informal, gig economy, atau sektor berproduktivitas rendah, yang tidak memberikan stabilitas pendapatan.
- Stagnasi produktivitas dan upah riil: Upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya hidup terus meningkat.
- Peningkatan pekerjaan rentan: Banyak pekerjaan ini tidak dilengkapi jaminan sosial, sehingga sulit untuk naik kelas.
- Absennya peredam kejut: Kelompok ‘hampir menengah’ sangat rentan tanpa jaring pengaman yang memadai.
Dengan demikian, masalah ini bukan hanya akibat pandemi, tetapi cerminan dari struktur ekonomi yang belum cukup menghasilkan pekerjaan produktif dan stabil.
