Kunjungan Pengawasan ke Desa-Desa di Pulau Gebe
Graal Taliawo, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Maluku Utara, melakukan kunjungan pengawasan ke berbagai desa yang terletak di Pulau Gebe, Halmahera Tengah. Desa-desa yang dikunjungi antara lain Desa Kacepi, Kapaleo, Sanafi, Sanafi Kacepo, Yam, Elfanun, serta Desa Umera yang berada di ujung pulau dan Desa Umiyal yang terletak di Pulau Yoi, sebuah pulau kecil di depan Pulau Gebe.
Akses yang menantang bukan menjadi hambatan bagi Graal untuk menjalankan tugasnya. Justru, ia merasa semangat untuk segera mendengar langsung keluhan warga dan melihat kondisi secara lebih dekat. Pulau Gebe memiliki luas 22.400 hektar dengan konsesi pertambangan mencapai 6.204,46 hektar atau sekitar 27,7 persen dari total luas pulau.
“Pulau ini memang sulit dijangkau sehingga sering luput dari pengawasan. Kami perlu melihat langsung bagaimana masyarakat di Pulau Gebe ini menghadapi tantangan tersebut,” ujar Graal.
Tiga Agenda Penting dalam Kunjungan
Kunjungan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI untuk menjalankan tugas konstitusional, yaitu turun ke daerah pemilihan. Bagi Graal, mendengarkan keluhan warga adalah tanggung jawab moral selain tugas konstitusional.
“Jika hanya ingin tahu masalah di daerah, cukup bertemu dengan Pemerintah Kabupaten atau membaca berita. Tapi saya tidak dipilih oleh Pemkab, saya dipilih oleh masyarakat. Saya harus kembali ke warga untuk diskusi yang substansial terkait masalah publik,” jelasnya.
Setelah terpilih, pejabat publik seperti Graal harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait kinerjanya di DPD. “Karena masyarakat memilih saya, maka saya harus melapor kepada mereka atas kinerja saya di DPD sesuai UUD 1945 Pasal 22D tentang fungsi DPD,” tambahnya.
Agenda penting lainnya adalah sesi diskusi bersama warga. Warga menyampaikan koreksi atas kinerja pemerintah pusat di daerah, sementara Graal menanggapi sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPD.
Masalah yang Mengemuka
Salah satu isu utama yang disampaikan warga adalah aktivitas pertambangan yang meresahkan. Mereka berada dalam dilema: menolak tambang karena dampak negatif pada lingkungan atau menerima tambang karena manfaat ekonomi yang diberikan.
“Kami semua dalam posisi dilema: tolak tambang atau terima tambang. Kami menolak karena tahu dan merasakan sendiri dampak negatifnya, khususnya pada kualitas lingkungan. Air mulai tercemar dan sulit diakses. Tapi kami juga terpaksa menerima tambang karena ada manfaat ekonomi,” ujar salah satu warga.
Warga juga menyampaikan bahwa Pulau Gebe telah dikeruk selama puluhan tahun dan perlu kembali ke jayaan Maluku Utara yang berbasis rempah, bukan pertambangan. Graal menyatakan dukungan terhadap ide ini, termasuk mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk memiliki orientasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Masalah yang Belum Terselesaikan
Warga juga menyampaikan koreksi terhadap kewajiban perusahaan yang belum ditunaikan. Meskipun beberapa perusahaan memberikan bantuan, seperti pembangunan rumah ibadah, lapangan bola, dan bus sekolah, tetapi bantuan tersebut tidak berkelanjutan.
Graal meminta kementerian terkait untuk fokus mengawasi perusahaan di Pulau Gebe dan Maluku Utara agar menjalankan kewajibannya. Selain itu, ia menyarankan Pemkab membuat peraturan daerah terkait PPM dan CSR/TJSL agar lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum.
Lebih dari itu, Graal menekankan perlunya diskusi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan warga untuk menyelesaikan masalah daerah.
Apresiasi Warga terhadap Kedatangan Graal
Kehadiran Graal di tengah-tengah warga terlihat dari wajah sumringah mereka. Warga merindukan kehadiran anggota legislatif di daerah mereka.
“Kami tidak menyangka Pak Graal datang ke sini. Pulau ini jauh dan transportasi terbatas,” ujar seorang Ibu.
“Selama ini baru kali ini ada anggota dewan hadir di kampong kami. Kami bisa menyampaikan langsung keluhan ke Pak Graal,” tambah Ibu lainnya.
Kedatangan anggota dewan ke daerah pemilihan adalah hal minimal yang perlu dilakukan. Graal menekankan bahwa kerja yang ia lakukan adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan untuk pencitraan atau pilhan kembali.
