Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Bojonegoro
Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Letak geografis ini menjadikan daerah ini sebagai pusat peradaban, perdagangan, serta perlintasan budaya sejak masa lampau.
Jejak kehidupan manusia di wilayah Bojonegoro telah ada sejak ribuan tahun lalu. Penemuan fosil purba serta benda peninggalan prasejarah di kawasan Padangan, Mulyorejo, hingga Purwosari menjadi bukti bahwa daerah ini telah lama dihuni oleh manusia dan binatang purba.
Bengawan Solo memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Bojonegoro. Sungai tersebut tidak hanya menjadi sumber air dan kesuburan lahan, tetapi juga jalur transportasi utama yang menghubungkan Bojonegoro dengan wilayah lain di Jawa. Endapan lumpur Bengawan Solo yang subur menjadikan wilayah sekitarnya berkembang sebagai kawasan pertanian. Dari sinilah muncul pemukiman, pusat perdagangan, hingga pemerintahan lokal yang terus tumbuh seiring waktu.
Jejak Hindu dan Masa Kejayaan Majapahit
Pengaruh kebudayaan Hindu mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Hal ini dibawa oleh para pedagang, musafir, dan tokoh agama dari India yang memperkenalkan sistem tulisan, bahasa Sanskerta, serta nilai-nilai keagamaan. Wilayah Bojonegoro kemudian menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Majapahit hingga abad ke-16.
Sejumlah temuan benda bercorak Hindu serta tradisi lokal seperti semboyan sepi ing pamrih, rame ing gawe diyakini berasal dari masa tersebut. Dalam catatan sejarah, kawasan Badander (Dander) bahkan pernah menjadi tempat pelarian Raja Majapahit Jayanegara pada 1319 M saat terjadi pemberontakan besar di bawah pimpinan Dharmaputera Kuti.
Menurut buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro (1988), kawasan Badander dinilai memiliki letak yang strategis sekaligus aman, sehingga cocok dijadikan tempat tinggal sementara bagi pihak kerajaan.
Masuknya Islam dan Peralihan Kekuasaan
Runtuhnya Majapahit membawa perubahan besar. Seiring berdirinya Kesultanan Demak pada awal abad ke-16, Bojonegoro masuk ke dalam wilayah kekuasaan Demak dan mulai menerima pengaruh Islam. Peralihan ini mendorong perubahan nilai dan tatanan masyarakat, dari budaya Hindu ke Islam.
Setelah Demak runtuh, Bojonegoro sempat berada di bawah Kerajaan Pajang sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam pada 1587. Dalam masa Mataram, wilayah Bojonegoro dikenal dengan nama Jipang dan berkembang sebagai pusat ekonomi serta perdagangan sungai, yang mulai didominasi kekuatan VOC.
Lahirnya Kabupaten Bojonegoro
Tonggak penting sejarah Bojonegoro terjadi pada 20 Oktober 1677. Pada tanggal tersebut, status Jipang resmi berubah dari kadipaten menjadi kabupaten dengan Mas Tumapel sebagai Wedana Bupati Mancanegara Wetan sekaligus Bupati pertama. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro.
Mas Tumapel berkedudukan di Jipang dan berperan besar dalam menata pemerintahan serta konsolidasi wilayah. Pada 1725, saat Pakubuwono II naik takhta, pusat pemerintahan dipindahkan dari Jipang ke Rajekwesi, sekitar 10 kilometer di selatan Kota Bojonegoro saat ini. Sejak itu, Rajekwesi menjadi pusat administrasi pemerintahan.
Dari Rajekwesi Menjadi Bojonegoro
Nama Rajekwesi kemudian berubah menjadi Bojonegoro pada 25 September 1828. Perubahan ini terjadi di tengah konflik perebutan wilayah antara rakyat setempat dan kolonial Belanda. Nama Bojonegoro berasal dari bahasa Kawi, yakni boojho yang berarti memberi makan dan negoro yang berarti negara atau tempat pemerintahan. Makna tersebut dimaknai sebagai “daerah yang mampu memberi makan atau kehidupan”.
Meski nama Rajekwesi tidak lagi digunakan secara administratif, sebutan tersebut tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah Bojonegoro.
Masa Kolonial hingga Perlawanan Rakyat
Kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alam seperti kayu jati, tembakau, dan minyak bumi membuat Bojonegoro menjadi incaran Belanda. Wilayah ini kemudian masuk dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda.
Pada masa Gubernur Jenderal Daendels, rakyat Bojonegoro mengalami kerja rodi untuk pembangunan jalan Anyer–Panarukan. Penindasan tersebut memicu berbagai perlawanan, termasuk dukungan rakyat Bojonegoro dalam Perang Diponegoro (1825–1830). Tokoh lokal seperti Surodilogo bahkan sempat diangkat rakyat sebagai bupati tandingan.
Selain itu, gerakan Saminisme yang menentang tanam paksa juga berkembang luas di wilayah barat Bojonegoro.
Pendudukan Jepang hingga Kemerdekaan
Pendudukan Jepang sejak 1942 membawa penderitaan baru. Banyak warga Bojonegoro menjadi romusha dan dipaksa bekerja tanpa perlindungan kemanusiaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin terpuruk.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Bojonegoro aktif mempertahankan kemerdekaan. Dalam Perang Kemerdekaan, wilayah ini menjadi bagian penting perlawanan terhadap kembalinya Belanda. Salah satu tokoh yang dikenang adalah Letnan Sujitno, pahlawan Perang Kemerdekaan II yang kini diperingati melalui monumen di Alun-alun Bojonegoro.
Bojonegoro di Masa Pembangunan
Pasca kemerdekaan, Bojonegoro memasuki masa pembangunan yang terus berlanjut hingga kini. Sektor pertanian, perkebunan, migas, dan kehutanan menjadi tulang punggung daerah. Didukung kondisi geografis berupa dataran subur di sepanjang Bengawan Solo dan kawasan perbukitan kapur di utara dan selatan, Bojonegoro berkembang sebagai wilayah agraris sekaligus penghasil energi nasional.
Sejarah ini membentuk karakter masyarakat Bojonegoro yang dikenal ulet, dinamis, dan memiliki semangat perjuangan tinggi dalam membangun daerahnya dari masa ke masa.
