Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu yang Menjanjikan
Perekonomian Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mencatatkan performa yang sangat mengesankan pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Luwu melesat hingga mencapai 7,43 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan menempatkan Luwu di peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat provinsi.
Tren positif ini menandai fase pemulihan yang kuat setelah sempat melambat ke angka 4,36 persen pada tahun sebelumnya. Dari rekam jejaknya, ekonomi Luwu sempat terhempas ke titik terendah pada masa pandemi tahun 2020 di angka 1,3 persen. Meski sempat membaik di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 6,03 persen, grafik pertumbuhan kembali fluktuatif hingga mencapai titik balik signifikan pada 2025.
Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu atas dasar harga berlaku kini menembus angka Rp24,69 triliun. Angka ini diikuti dengan kenaikan kesejahteraan rata-rata penduduk, di mana PDRB per kapita tercatat menyentuh Rp63,45 juta.
Sektor Pertanian sebagai Penopang Ekonomi
Struktur ekonomi Luwu masih sangat bergantung pada sektor agraria. Sektor pertanian tetap menjadi kontributor utama dengan porsi dominan sebesar 50,65 persen. Sementara itu, sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 11,19 persen serta industri pengolahan sebesar 9,22 persen.
Dari sisi pengeluaran, mesin pertumbuhan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,77 persen. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat Luwu tetap terjaga di tengah proses pemulihan ekonomi global.
Bupati Luwu, Patahuddin, menilai pencapaian ini adalah validasi kebijakan daerah telah berada di jalur yang benar. Menurutnya, konsistensi dalam menjaga stabilitas dan mendorong sektor produktif menjadi kunci utama.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Pemerintah akan terus memperkuat sektor unggulan, khususnya pertanian, sembari mendorong investasi masuk dan memastikan daya beli masyarakat tetap kuat,” ungkapnya kepada , Minggu (1/3/2026) siang di Kota Belopa.
Kata Patahuddin, Pemkab Luwu kini membidik pertumbuhan yang lebih inklusif. Sehingga mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara sistematis di masa mendatang.
Profil Ketenagakerjaan Luwu
Menelusuri data profil keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Agustus 2025 di laman Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu. Data BPS Agustus 2025 menjabarkan penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 3,71 persen. Angkanya turun 0,43 persen dibanding data TPT pada Agustus 2024 lalu yang berada pada 4,14 persen.
Kendati demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ke angka 67,74 persen. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelompok warga yang “patah arang” dan berhenti mencari kerja karena merasa peluang tidak tersedia. Sehingga mereka tidak lagi terhitung sebagai pengangguran terbuka.
Mahasiswa Magister Ilmu Statistik, Universitas Hasanuddin, Muh Mahfud, mengatakan bahwa tanpa kebijakan inklusif, lonjakan ekonomi ini berisiko hanya menjadi angka statistik yang tidak dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
Menurut Mahfud, tantangan kedua Pemkab Luwu ialah persentase penduduk bekerja masih bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian, kata dia, kini menyerap 48,60 persen tenaga kerja, di tengah melambatnya penyerapan sektor manufaktur dan jasa.
“Sektor manufaktur di tahun 2025 menyerap 11,76 persen, bahkan turun dibanding tahun 2024 itu 12,12 persen. Sementara di sektor jasa, di tahun 2025 39,46 persen juga turun dihanding tahun sebelumnya 43,12 persen,” jelasnya.
Dari data BPS juga memperlihatkan, profil pendidikan pekerja laki-laki yang masih didominasi lulusan setingkat SD 34,11 persen dan SMA Umum 30,55 persen. Sementara lulusan universitas hanya sebesar 6,58 persen.
Mata Mahfud, ketimpangan kualifikasi ini menjadi tembok penghalang bagi warga lokal untuk masuk ke industri bernilai tambah tinggi seperti pertambangan.
“Saran saya, pemerintah harus segera beralih dari sekadar mengejar angka PDRB menuju penguatan hilirisasi pertanian dan pelatihan vokasi yang masif agar warga lokal tidak selamanya terjebak di sektor dengan produktivitas rendah. Sementara manfaat investasi mungkin saja lebih besar justru dinikmati oleh tenaga kerja dari luar daerah,” tandasnya.
