Optimisme Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV 2025 mencapai angka yang menggembirakan, yaitu sebesar 5,39 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2025 dan menunjukkan bahwa momentum pemulihan ekonomi berada di jalur positif. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I 2026 diperkirakan akan mencapai kisaran 5,5 hingga mendekati 6 persen. Angka ini diyakini akan memberikan dampak langsung pada peningkatan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya dalam acara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2025). Fokus utamanya bukan hanya sekadar angka pertumbuhan, melainkan efek berantai yang dapat membuka lebih banyak peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari industri hingga proyek-proyek strategis nasional.
Data Menunjukkan Momentum Pemulihan yang Kuat
Keberanian Purbaya mematok target tinggi bukan tanpa dasar. Data menunjukkan bahwa perekonomian nasional pada Kuartal IV 2025 tumbuh sebesar 5,39 persen, angka tertinggi sepanjang tahun 2025. Capaian ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi berada di jalur positif. Pemerintah pun berupaya menjaga bahkan meningkatkan tren tersebut pada awal 2026.
“Kita prediksi Kuartal I ini kita akan dorong ke arah 5,5-6 persen. Kemungkinan besar sih Mendekati 6 persen,” ujarnya. Menurut Purbaya, kesinambungan pertumbuhan ini menjadi kunci terciptanya peluang kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga proyek-proyek strategis nasional.
Belanja Negara Dipercepat untuk Menggerakkan Ekonomi
Alasan lain di balik keyakinan tersebut adalah strategi percepatan belanja negara. Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja Kuartal I 2026 mencapai Rp 809 triliun untuk mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. Beberapa pos anggaran yang akan digelontorkan antara lain:
- Program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun
- Pembayaran tunjangan hari raya aparatur sipil negara (THR ASN) sebesar Rp 55 triliun
- Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp 6 triliun
- Paket stimulus ekonomi sebesar Rp 13 triliun
Langkah ini dinilai strategis karena belanja pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga, sektor UMKM, hingga industri pendukung lainnya. Dari sinilah peluang kerja diyakini akan tumbuh.
Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Tak hanya mengandalkan belanja negara, Purbaya juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan bank sentral. Pemerintah melakukan debottlenecking kebijakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan regulasi.
Stabilitas sektor keuangan juga dijaga agar mampu menopang ekspansi dunia usaha. Di sisi fiskal, pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa disiplin fiskal tetap terjaga.
Fase Ekspansi Sehat Hingga 2033
Purbaya menilai Indonesia berpotensi memasuki fase ekspansi ekonomi sehat hingga 2033. Dalam fase tersebut, kapasitas produksi meningkat, investasi menguat, dan permintaan tenaga kerja ikut terdongkrak. Ia meyakini kondisi ini akan menciptakan ruang yang lebih luas bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.
“Artinya teman-teman enggak usah khawatir apalagi kalangan muda yang takut cari kerjaan Setelah lulus. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan Akan lebih banyak Lapangan kerja tercipta,” tuturnya. Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang menguat, belanja negara yang agresif, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, Purbaya optimistis target pertumbuhan mendekati 6 persen bukan sekadar ambisi, melainkan proyeksi yang terukur.
Persiapan Dana THR untuk Pegawai Negeri Sipil
Sementara itu, kepastian mengenai jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri 2026, akhirnya mulai terjawab. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana Rp 55 triliun untuk THR PNS, TNI, dan Polri.
Terkait jadwal pencairan THR, Menkeu Purbaya berupaya agar bisa dilakukan di awal Ramadan 2026. “Sudah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya dikutip dari KompasTV, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, strategi percepatan belanja negara termasuk THR, menjadi instrumen fiskal utama untuk menjaga momentum ekonomi sejak awal tahun. Pemerintah ingin likuiditas masyarakat langsung meningkat, sehingga belanja konsumsi ikut terdorong.
“Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” ucap Purbaya. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus lain seperti percepatan program Makan Bergizi Gratis, rehabilitasi bencana, dan paket tambahan stimulus ekonomi. Total belanja negara pada awal 2026 diproyeksikan mencapai Rp 809 triliun. Dia menyampaikan, kebijakan fiskal tahun ini tetap ekspansif untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi dari asumsi APBN.
“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” ujar Purbaya.
