Peran Israel dalam Pemicuan Konflik dengan Iran
Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap Iran setelah mengetahui bahwa Israel akan melakukan serangan terhadap negara tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan peringatan bahwa pasukan Amerika di wilayah tersebut berisiko menghadapi ancaman pembalasan jika serangan Israel terjadi.
Rubio memberikan pengarahan kepada sekelompok kecil pemimpin Kongres AS tentang serangan gabungan AS-Israel ke Iran yang telah berlangsung sejak Sabtu lalu. Ia menyatakan bahwa ancaman langsung dari Iran sangat nyata dan dapat segera terjadi. Menurutnya, jika Iran diserang, mereka akan membalas dengan serangan terhadap AS, dan Amerika tidak akan tinggal diam.
Menurut Rubio, Departemen Perang AS menilai bahwa sikap defensif setelah serangan Israel hanya akan membuat AS rentan terhadap lebih banyak korban. Hingga saat ini, enam tentara Amerika telah tewas dalam pertempuran. Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, AS bertindak proaktif secara defensif.
Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari baik politikus Demokrat maupun Republik. Anggota Kongres Joaquin Castro mengecam bahwa Israel mempermainkan pasukan AS dengan terus-menerus menyerang Iran. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah AS terlibat dalam konflik tersebut alih-alih mencoba menghentikan serangan.
Pengamat konservatif Matt Walsh menulis bahwa pernyataan Rubio menunjukkan bahwa AS sedang berperang dengan Iran karena tekanan dari Israel. Hal ini dianggap sebagai pernyataan yang sangat berbahaya.
Balasan Iran terhadap Serangan Gabungan AS-Israel
Teheran merespons serangan gabungan AS-Israel yang menewaskan pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, beberapa pejabat tinggi, dan ratusan warga sipil. Mereka meluncurkan drone dan rudal di seluruh wilayah, termasuk terhadap pangkalan dan aset AS di Teluk.
Meskipun AS dan Israel menyerang terlebih dahulu, Rubio berargumen bahwa Washington bertindak untuk mencegah ancaman langsung karena Israel akan menyerang Iran sendiri. Israel, sebagai sekutu dekat AS, telah menerima bantuan militer sebesar US$21 miliar dari Washington sejak 2023.
Peran Israel dalam memicu konflik dengan Iran menjadi sorotan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa serangan terhadap Iran dilakukan dengan bantuan “temannya”, Presiden AS Donald Trump. Ia menyatakan bahwa koalisi kekuatan ini memungkinkan ia untuk melakukan apa yang telah ia idamkan selama 40 tahun.
Penjelasan Tentang Ancaman Rudal Iran
Rubio menyatakan bahwa Iran telah memposisikan rudal-rudalnya dan siap siaga. Namun, ia tidak menjelaskan secara spesifik ke mana rudal-rudal itu diarahkan atau target AS mana yang berada dalam jangkauan. Dalam waktu satu jam setelah serangan awal terhadap kompleks kepemimpinan, pasukan rudal di selatan dan utara telah diaktifkan untuk diluncurkan. Rudal-rudal itu bahkan telah diposisikan sebelumnya.
Serangan AS dan Israel terjadi kurang dari 48 jam setelah putaran pembicaraan antara pejabat Amerika dan Iran mengenai program nuklir Teheran. Tujuan perang adalah untuk menghancurkan program rudal dan drone Iran. Meski demikian, AS menyambut baik pengakhiran sistem pemerintahan di Teheran.
Pengarahan kepada Anggota Parlemen
Ketua DPR Mike Johnson, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer; Ketua Komite Intelijen DPR Rick Crawford dan anggota senior Jim Himes; serta Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton dan anggota senior Mark Warner, adalah delapan anggota yang diikutsertakan dalam pengarahan tersebut.
Mereka diberi pengarahan sebelum serangan dan juga sebelumnya. Namun, Demokrat di kedua majelis mengecam pemerintahan Trump karena tidak memberi tahu lebih banyak anggota parlemen tentang aksi militer yang akan datang terhadap Iran.
Rubio mengklaim bahwa hukum hanya mewajibkan pemberitahuan 48 jam setelah dimulainya perang. Ia menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut sudah dikirim hari ini, meskipun anggota Kongres telah diberi informasi sebelumnya.
Isu Resolusi Kekuasaan Perang
Resolusi kekuasaan perang—undang-undang yang bertujuan untuk membatasi wewenang Presiden untuk memerintahkan serangan secara sepihak—telah dirancang di DPR dan Senat. Namun, Kongres yang dikendalikan Partai Republik belum mengesahkan resolusi ini, meskipun mendapat dukungan besar dari Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik.
Rubio menyatakan bahwa meskipun Kongres memiliki hak untuk melakukan pemungutan suara tentang kekuasaan perang, hal itu telah terjadi “beberapa kali” tanpa keberhasilan. Bahkan jika disahkan, resolusi ini kemungkinan akan menghadapi masalah hukum karena tidak ada pemerintahan presiden—baik Republik maupun Demokrat—yang pernah menyatakan bahwa resolusi kekuasaan perang itu konstitusional.
“Kami telah mematuhi hukum 100 persen, dan kami akan terus mematuhinya,” tegas Rubio.
