Pemerintah Indonesia merespons perubahan outlook peringkat kredit yang dikeluarkan oleh Fitch Ratings. Revisi ini mengubah outlook dari stabil ke negatif, meskipun peringkat kredit tetap berada pada level BBB. Perubahan ini dianggap sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan ekonomi nasional.
Fitch sebelumnya mempertahankan peringkat kredit Indonesia dalam kategori investment grade, yaitu BBB. Namun, lembaga pemeringkat tersebut merevisi outlook menjadi negatif. Pemerintah menyambut penilaian ini sebagai dorongan untuk meningkatkan konsistensi kebijakan ekonomi serta mempercepat agenda reformasi struktural yang sedang berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menghargai penilaian Fitch yang tetap menjaga Indonesia dalam kategori investment grade. Menurutnya, peringkat BBB mencerminkan pengakuan terhadap fundamental ekonomi yang relatif kuat.
“Revisi outlook menjadi negative kami jadikan dorongan untuk semakin memperkuat konsistensi kebijakan, memperluas basis penerimaan negara, dan mengakselerasi reformasi struktural,” ujar Airlangga dalam siaran pers.
Pemerintah tetap optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia meski menghadapi dinamika global. Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah melewati berbagai tantangan dengan fundamental yang semakin menguat. Ia yakin bahwa konsistensi kebijakan dan akselerasi reformasi struktural akan membawa Indonesia kembali ke outlook yang positif dan pada akhirnya ke peringkat yang lebih tinggi.
Dalam laporannya, Fitch menilai beberapa faktor fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% per tahun, yang menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara dengan peringkat BBB. Angka ini bahkan dua kali lipat dari median kelompok negara dengan peringkat serupa.
Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai jauh di bawah median negara peers dengan peringkat yang sama. Hal ini mencerminkan disiplin fiskal yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Fitch juga memberikan penyesuaian kualitatif positif (Qualitative Overlay +1 notch) kepada Indonesia sebagai pengakuan terhadap rekam jejak stabilitas makroekonomi serta prospek pertumbuhan jangka menengah yang kuat. Indonesia juga tidak pernah melakukan restrukturisasi utang publik selama lebih dari dua dekade.
Merujuk pada evaluasi Fitch, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi agenda reformasi struktural. Dari sisi penerimaan negara, reformasi perpajakan diperkuat melalui implementasi sistem Coretax di Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak.
Pemerintah juga memperkuat agenda hilirisasi industri dan optimalisasi aset negara melalui pembentukan Danantara. Program ini diharapkan mampu mendorong investasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat struktur ekspor Indonesia agar lebih berbasis produk bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
Di sisi fiskal, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin anggaran, termasuk mempertahankan batas defisit maksimal 3% terhadap PDB sebagai jangkar kebijakan fiskal nasional. Program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan pembangunan infrastruktur diklaim tetap dirancang dalam koridor fiskal yang terukur.
Dari sisi moneter, pemerintah menegaskan koordinasi dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
Selain itu, reformasi iklim investasi terus dilakukan melalui berbagai regulasi kemudahan berusaha, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang diharapkan memberikan kepastian bagi investor.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
