JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu serta mengimbau sektor swasta juga melakukan hal serupa dinilai belum tentu efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu langkah efisiensi energi pasca-Lebaran, sekaligus upaya untuk mendorong pariwisata. Namun, kalangan buruh menilai bahwa rencana tersebut justru bisa berdampak negatif terhadap produktivitas pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa kebijakan WFH bagi ASN dan imbauan kepada sektor swasta tidak akan banyak berpengaruh terhadap efisiensi konsumsi BBM, bahkan bisa kontraproduktif.
Menurutnya, secara proporsi jumlah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sekitar 5,58 juta orang atau sekitar 3,8% dari total penduduk bekerja yang mencapai 146 juta orang. Dengan komposisi tersebut, kontribusi penghematan BBM dari kebijakan WFH ASN dinilai sangat terbatas.
Ristadi memperkirakan, jika seluruh ASN bekerja dari rumah selama satu minggu penuh, penghematan BBM secara nasional hanya sekitar 3,8%. Sementara jika WFH hanya diterapkan satu hari dalam seminggu, potensi efisiensinya turun menjadi sekitar 0,76%.
“Jika berharap dari WFH ASN dan imbau swasta untuk WFH bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20%, hitungan tersebut keliru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ristadi menilai konsumsi BBM terbesar justru berasal dari aktivitas produksi industri dan sektor pendukungnya, bukan dari mobilitas pekerja. Karena itu, pengurangan perjalanan harian pekerja dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap konsumsi BBM secara keseluruhan.
Di sisi lain, penerapan WFH di sektor swasta dinilai tidak mudah karena sebagian besar pekerjaan berkaitan langsung dengan proses produksi yang tidak dapat dilakukan dari rumah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam manajemen serta menurunkan produktivitas kerja jika dipaksakan.
Ristadi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH, terutama terkait kemungkinan tetap melakukan aktivitas di luar rumah yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM.
“Selain itu bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak?” tanyanya.
Menurut Ristadi, jika kebijakan tersebut tidak dirancang dengan matang, dampak lanjutan yang mungkin terjadi adalah penurunan produktivitas. Hal ini berisiko memicu kelangkaan barang, kenaikan harga, hingga gejolak ekonomi dan sosial.
Sebagai alternatif, KSPN mengusulkan kebijakan yang dinilai lebih realistis untuk menekan konsumsi BBM. Salah satunya adalah mendorong penggunaan transportasi non-BBM bagi ASN dan pekerja yang tinggal dekat dengan tempat kerja, serta mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum atau kendaraan yang lebih hemat energi.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendorong transformasi teknologi produksi di sektor industri agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Langkah ini dinilai dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menghadapi potensi kelangkaan BBM di masa depan.
Untuk diketahui, rencana kebijakan WFH untuk hemat BBM dan mendorong pariwisata diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.
“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.
