Kebijakan Impor Minyak Mentah dari Rusia Tidak Pengaruhi Hubungan Indonesia-AS
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa langkah pemerintah dalam membeli atau mengimpor minyak mentah (crude) dari Rusia tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Ia menjelaskan bahwa kebijakan impor energi tetap dijalankan berdasarkan kepentingan nasional, dengan strategi memilih sumber pasokan yang paling menguntungkan bagi negara. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan minyak mentah domestik yang mencapai 300 juta barel per tahun.
“Jadi semua yang menguntungkan untuk negara, kita ambil. Harus kita lakukan,” ujar Bahlil saat berbicara di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (16/4).
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengunci kepastian impor minyak mentah dari Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui skema kerja sama jangka panjang.
Harga BBM Pertalite Tetap Stabil hingga Akhir Tahun
Selain itu, Bahlil menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap merasakan kenyamanan dalam penggunaan BBM sehari-hari.
Namun, situasi di pasar global menunjukkan bahwa minyak Rusia sangat diminati selama krisis, meski Rusia enggan menjual kepada negara-negara pendukung price cap Barat. Pemerintah Indonesia tetap memastikan bahwa impor minyak dari Rusia dilakukan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar umum.
Kerja Sama dengan Rusia Tanpa Mengabaikan Komitmen dengan AS
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah telah bertemu dengan Menteri Energi Rusia dan utusan Presiden Vladimir Putin. “Alhamdulillah cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kebijakan perdagangan dan energi. Prinsip ini tercermin dalam pendekatan ekonomi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai negara.
Pemerintah membuka peluang pengadaan energi dari mana pun selama sejalan dengan komitmen kerja sama yang telah dibangun, termasuk dengan Rusia, sembari tetap menghormati perjanjian dengan Amerika Serikat.
“Jadi Indonesia boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita ajak kerja sama,” kata Bahlil.
Perjanjian Tarif Dagang Indonesia-AS Masih Berlaku
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebelumnya menyatakan bahwa tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan AS masih dapat berlanjut meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan dasar hukum perjanjian Agreement on Reciprocal Tariff (ART). ART yang menetapkan tarif perdagangan 19% untuk barang asal Indonesia yang masuk ke AS ini sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di sela kegiatan pertemuan perdana negara anggota Board of Peace (BoP) di Washington, D.C pada 19 Februari lalu.
Tim Pakar sekaligus Tenaga Ahli Utama Bakom, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa Trump masih memiliki sejumlah instrumen hukum untuk tetap memberlakukan tarif secara unilateral yang merujuk pada Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan atau Trade Act of 1974. Ketentuan ini memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif ke sejumlah negara mitra tanpa melalui investigasi federal. Donald Trump pun telah mengumumkan penetapan tarif dagang global senilai 15% pada Sabtu, 22 Februari lalu. “Batas tarifnya sampai 15% dengan durasi 150 hari,” kata Fithra di Kantor Bakom, Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Jakarta, Rabu (25/2).
Di sisi lain, Pemerintah AS sebelumnya berencana mengembalikan kebijakan tarif era Presiden Donald Trump yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan tarif tersebut bisa kembali diberlakukan mulai awal Juli melalui mekanisme hukum yang berbeda.
