Kondisi Pasar Menjelang Nataru
Transaksi pembelian konsumen menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini terpantau menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi pasar yang sepi membuat sebagian pedagang mengurangi pasokan dan tidak berani menyimpan stok. Berkurangnya transaksi konsumen di pasar telah mengurangi pendapatan pedagang.
Menyikapi hal ini, pihak Kantor Wilayah III Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara intensif hingga tahun baru. Pemantauan dilakukan melalui survey harga dan pasokan secara langsung ke pasar tradisional, pasar modern serta pemantauan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis.
Lina Rosmiati, Kepala Kantor Wilayah III KPPU dalam siaran persnya, menjelaskan bahwa secara umum pasokan bahan pokok aman dan tersedia, kecuali terbatasnya pasokan Minyakita di beberapa pasar tradisional dengan harga antara Rp17.000-Rp18.000/liter. Terbatasnya pasokan ini karena berkurangnya pasokan dari distributor.
Harga-harga bahan pokok di daerah pantauan cenderung stabil. Kecuali pada komoditas cabai rawit merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga. Cabai rawit merah mencapai Rp100.000/kg, daging ayam ras mencapai Rp41.000/kg, dan telur ayam ras Rp32.000/kg. Kenaikan harga cabai terjadi karena penurunan produksi akibat dari curah hujan yang tinggi.
Dari pernyataan para pedagang di pasar tradisional, transaksi pembelian konsumen menjelang Nataru tahun ini turun dibanding sebelumnya. Setelah melakukan pemantauan, Lina akan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Selain itu, melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha agar tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam berusaha.
Meskipun harga beras saat ini stabil, tetapi perlu dipertimbangkan adanya potensi kenaikan harganya pada tahun ini yang menjadi penyebab inflasi. Oleh karena itu Kanwil III KPPU mendukung penuh pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar khususnya komoditas beras dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan.
Perkembangan Inflasi dan Permintaan Konsumen
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi berpendapat hasil survei yang dilakukan KPPU sudah terlihat sejak sebelumnya. Terutama dari pergerakan tingkat inflasi triwulan III. Komoditas-komoditas yang berdampak terhadap inflasi memang yang terkait adanya permintaan dalam jumlah besar.
Misalnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena saya lihat komoditas lain seperti bawang putih bahkan sedang deflasi. Yang naik hanya cabai merah. Juga telur ayam yang banyak diminta MBG. Sejalan dengan inflasi yang rendah, data konsumsi rumah tangga di Jawa Barat pada triwulan III ternyata negatif. Acuviarta menjelaskan, hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan permintaan karena memang daya beli tidak kuat.
Kalaupun ada yang naik, hanya sebatas komoditas terkait yang dibutuhkan program MBG, atau yang sedang stoknya sulit akibat terkendala cuaca. Ini artinya konsumsi rumah tangga tidak ada kenaikan permintaan. Terkonfirmasi dari inflasi yang rendah serta tingkat konsumsi yang negatif di triwulan III.
Dampak Ekonomi dan Harapan Masa Depan
Dalam kacamata ekonomi, situasi ini berbahaya karena bisa mengancam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu butuh tenaga baru berupa perubahan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, atau tumbuhnya serapan pekerjaan termasuk peningkatan aktivitas-aktivitas di sektor ekonomi.
Dia berharap tingkat inflasi bisa ditekan. Dan juga bicara indexnya. Contoh pada beras. Saat ini naiknya rendah karena lebih dari dua tahun terakhir sudah naik cukup tinggi. Sama halnya dengan situasi pada komoditas minyak goreng. Namun setidaknya agak tertolong sedikit di awal tahun pada saat musim Ramadan dan Idulfitri. Biasanya, kata Acuviarta, ada suntikan dari THR sehingga daya beli meningkat.
Jangan sampai daya beli masih rendah selepas lebaran tahun depan. Karena dampaknya bisa menekan pertumbuhan ekonomi khususnya di triwulan II/2026.
