Kritik terhadap Ketersediaan BBM di Indonesia
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah. Menurutnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak hanya disebabkan oleh panic buying atau kepanikan masyarakat. Ia menilai bahwa ada faktor lain yang menyebabkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU.
Menurut Mufti, temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak SPBU yang justru kehabisan stok BBM hingga harus menutup layanan sementara. Hal ini menandakan adanya masalah dalam distribusi atau suplai bahan bakar tersebut. Ia menegaskan bahwa jika penyebab utama antrean hanya kepanikan masyarakat, maka stok di tangki SPBU seharusnya masih tersedia.
“Kami menemukan di beberapa daerah banyak SPBU yang justru sudah kehabisan stok BBM, bahkan ada yang sampai menutup layanan sementara,” ujarnya. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang lebih kompleks dibalik antrean panjang tersebut.
Mufti juga menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja bersama Pertamina di Surabaya menunjukkan bahwa ketahanan stok BBM di Jawa Timur aman untuk 20 hari ke depan. Namun, ia tetap meminta pemerintah untuk tidak menutup-nutupi kondisi sebenarnya. Jika memang ada masalah dalam distribusi, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan letak permasalahannya.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dari pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Kejujuran pemerintah penting, karena rakyat tidak bodoh. Ketika rakyat melihat SPBU tutup dan harus antri berjam-jam, sementara pemerintah mengatakan semuanya aman, maka kepercayaan masyarakat justru bisa berkurang,” katanya.
Lebih lanjut, Mufti meminta pemerintah segera menjelaskan langkah mitigasi konkret, seperti diversifikasi sumber impor atau percepatan distribusi dari terminal BBM lain. Ia mengingatkan bahwa energi adalah urat nadi perekonomian. Ketidakpastian pasokan BBM akan berdampak langsung pada sektor transportasi, kenaikan harga bahan pokok, dan beban hidup masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman, tetapi kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia di SPBU dan bisa diakses rakyat tanpa harus antri berjam-jam,” ungkap Mufti.
Langkah Pemerintah dalam Mengamankan Pasokan Energi
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah memanasnya konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran. Menurutnya, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah mengalihkan sumber impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lainnya.
Sebelumnya, sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia didatangkan dari kawasan Timur Tengah. Dengan alih-alih ini, pemerintah berharap dapat menghindari potensi gangguan pasokan akibat situasi geopolitik di kawasan tersebut.
“Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying,” ujarnya.
Selain minyak mentah, Bahlil juga merinci asal impor produk bensin. Ia menjelaskan bahwa bensin siap pakai tidak diimpor dari kawasan konflik maupun Amerika Serikat. “Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri,” ucapnya.
Untuk solar, Bahlil memastikan produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan secara penuh. Produksi tersebut berjalan terus-menerus sehingga stok tidak hanya bergantung pada cadangan 20 hari, melainkan disuplai secara kontinyu.
Ia menjelaskan bahwa kapasitas tempat penyimpanan (storage) minyak Indonesia sejak dulu memang hanya menampung pasokan selama 25 hari. Saat ini, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih di atas batas aman standar nasional.
“Standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman,” imbuhnya.
