Evaluasi Mendalam Tata Kelola Lingkungan Pasca-Banjir Bandang di Sumatera
Banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tata kelola lingkungan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syamsurijal Adhan, menilai bahwa bencana ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi radikal terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Iklim Bukan Penyebab Utama
Salah satu hal yang sering disalahkan dalam bencana alam adalah iklim. Namun, menurut Syamsurijal, iklim hanya berperan sebagai pemicu, bukan akar masalah. Masalah sebenarnya terletak pada kebijakan pemerintah yang salah dalam mengelola lahan, pertambangan, dan hutan tanaman industri. “Iklim hanya pemicu dari kesalahan kebijakan yang diambil pemerintah,” ujarnya.
Peran Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal, yang secara turun-temurun menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya, sering kali disalahkan karena kebijakan yang tidak tepat. Menurut Syamsurijal, masyarakat tradisional memiliki pengetahuan dan cara hidup yang ramah lingkungan. Namun, karena kurangnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan, mereka justru dianggap sebagai penghancur hutan.
“Kita harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait hutan, energi, dan tambang,” katanya. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana seperti banjir.
Kebijakan Hutan Tanaman Industri
Salah satu contoh kebijakan yang kurang tepat adalah penerapan hutan tanaman industri. Meskipun dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya serap karbon, hutan tanaman industri justru merusak hutan primer. “Fungsi kedua hutan tersebut berbeda. Makanya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap izin hutan, izin tambang, kalau perlu dilakukan moratorium,” ujarnya.
Pernyataan Cak Imin tentang “Taubat Nasuha”
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan pernyataan tentang “taubat nasuha” sebagai respons terhadap bencana yang terus berulang. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan, dan tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan.
Syamsurijal mendukung pendapat Cak Imin, lantaran penanganan banjir Sumatera butuh evaluasi besar dan mendasar. Ia menggunakan istilah “taubat struktural” untuk menggambarkan perubahan kebijakan yang harus dilakukan. “Taubat struktural ini, taubat dengan sungguh-sungguh dalam membuat kebijakan, taubat cara pandang dalam membuat kebijakan, dan taubat ekologi,” ujarnya.
Kritik terhadap Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Tambang
Pakar Hukum Agraria, Syaiful Bahari, menilai bahwa diperlukan evaluasi radikal terhadap kebijakan pengelolaan hutan, pemberian izin tambang, pinjam pakai penggunaan lahan, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). “Saya sepakat dengan pernyataan Cak Imin, semua harus bertaubat, taubat dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Menurut Syaiful, banjir Sumatera disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, populasi yang tinggi di Pulau Sumatera dibandingkan dengan daya dukung ekologi yang terbatas. Kedua, perkembangan usaha ekstraktif yang masif. Usaha ekstraktif mencakup pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. “Usaha ekstraktif melibatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi, lalu diolah menjadi produk jadi di pabrik,” ujarnya.
Konflik Horizontal dan Vertikal
Syaiful menambahkan bahwa usaha ekstraktif ini sering kali tidak diperuntukkan bagi rakyat. Dari puluhan juta hektare lahan yang tersedia, hanya segelintir yang berada di tangan rakyat. Hal ini menjadi penyebab konflik horizontal dan vertikal antara masyarakat dan pemerintah.
Tindakan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah yang diambil. Ia juga menyinggung tentang “taubat nasuha” sebagai respons atas rangkaian bencana yang terus berulang.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa kiamat bukan sudah dekat, tetapi kiamat sudah terjadi akibat kelalaian manusia sendiri. Ia berharap para korban bencana segera mendapatkan bantuan dan kesabaran selalu menyertai kita semua.
