Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Banjir di Sumatera dan Aceh
Bencana banjir yang terjadi di Pulau Sumatera dan Aceh tidak hanya menyebabkan kehilangan ratusan nyawa, tetapi juga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memproyeksikan bahwa total kerugian bencana banjir di Pulau Sumatera mencapai sekitar Rp 6,28 triliun. Sementara itu, kerugian nasional akibat bencana ini diperkirakan mencapai hingga Rp 68,67 triliun.
Bhima menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup berbagai aspek seperti kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir atau terkena longsoran tanah. Secara spesifik, Provinsi Aceh diproyeksi mengalami kerugian senilai Rp 2,2 triliun, sedangkan Sumatera Utara diperkirakan kehilangan Rp 2,07 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp 2,01 triliun. Jika dijumlahkan, total kerugian tiga provinsi ini mencapai Rp 6,28 triliun.
Metode Perhitungan Kerugian Ekonomi Banjir di Sumatera
Dalam perhitungan kerugian ekonomi banjir di Sumatera, CELIOS menggunakan lima asumsi utama:
- Kerugian dari segi perumahan: Diperkirakan sebesar Rp 30 juta per rumah.
- Kerugian pada jembatan: Biaya pembangunan kembali jembatan diperkirakan mencapai Rp 1 miliar per jembatan.
- Kerugian pendapatan keluarga: Dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja.
- Kerugian lahan sawah dan kehilangan produksi: Dihitung sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dengan asumsi per hektar (Ha) menghasilkan 7 ton.
- Kerugian perbaikan jalan: Diperkirakan sebesar Rp 100 juta per 1.000 meter.
Perhitungan ini menunjukkan bahwa bencana ekologis yang dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan sangat merugikan negara. Bahkan, dampak kerugian ini jauh lebih besar dibandingkan sumbangan dari tambang dan sawit bagi Provinsi Aceh.
Dampak Kerugian di Berbagai Provinsi
Bhima menjelaskan bahwa kerugian ekonomi banjir tidak hanya dirasakan di wilayah yang terkena bencana, tetapi juga secara nasional. Hal ini disebabkan oleh gangguan transportasi dan arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang melemah.
Berikut rincian dampak ekonomi per provinsi akibat bencana yang terjadi di setiap provinsi selama 2025 menurut data CELIOS:
- Aceh: Rp 2,04 triliun
- Sumatera Utara: Rp 2,07 triliun
- Sumatera Barat: Rp 2,01 triliun
- Riau: Rp 2,06 triliun
- Jambi: Rp 2,08 triliun
- Sumatera Selatan: Rp 1,99 triliun
- Bengkulu: Rp 2,08 triliun
- Lampung: Rp 2,07 triliun
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp 2,01 triliun
- Kepulauan Riau: Rp 2,07 triliun
- DKI Jakarta: Rp 1,88 triliun
- Jawa Barat: Rp 2,07 triliun
- Jawa Tengah: Rp 2,06 triliun
- DI Yogyakarta: Rp 2 triliun
- Jawa Timur: Rp 2,07 triliun
- Banten: Rp 2,08 triliun
- Bali: Rp 1,95 triliun
- Nusa Tenggara Barat: Rp 1,98 triliun
- Nusa Tenggara Timur: Rp 1,99 triliun
- Kalimantan Barat: Rp 2 triliun
- Kalimantan Tengah: Rp 2,04 triliun
- Kalimantan Selatan: Rp 2,01 triliun
- Kalimantan Timur: Rp 2,05 triliun
- Kalimantan Utara: Rp 2,01 triliun
- Sulawesi Utara: Rp 2,06 triliun
- Sulawesi Tengah: Rp 2,07 triliun
- Sulawesi Selatan: Rp 2,04 triliun
- Sulawesi Tenggara: Rp 1,98 triliun
- Gorontalo: Rp 1,98 triliun
- Sulawesi Barat: Rp 1,94 triliun
- Maluku: Rp 2,02 triliun
- Maluku Utara: Rp 2,08 triliun
- Papua Barat: Rp 2,03 triliun
- Papua: Rp 1,95 triliun.
Dengan perkiraan kerugian ekonomi di atas, maka total dampak penurunan produk domestik bruto secara nasional akibat bencana mencapai Rp 68,67 triliun, atau setara dengan 0,29 persen. Oleh karena itu, CELIOS mendesak agar segera diberlakukan moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit. Bhima menegaskan bahwa sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis akan terus berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar.
