Kebijakan Harga BBM yang Menjadi Dilema
Pemerintah mengambil keputusan untuk menahan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak global. Langkah ini memberikan efek yang kompleks, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kebijakan ini membantu meredam gejolak inflasi dan menjaga daya beli masyarakat pasca-Lebaran. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi menekan kesehatan keuangan badan usaha penyalur BBM seperti PT Pertamina (Persero) dan operator SPBU swasta.
Harga minyak dunia saat ini telah mencapai level di atas US$100 per barel, jauh lebih tinggi dari Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Meskipun demikian, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga tetap mematuhi arahan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga pada 1 April 2026. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa perusahaan telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan, termasuk negosiasi dengan pemasok dan optimalisasi distribusi agar ketersediaan energi tetap terjaga.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying. Perusahaan menjalankan kebijakan harga sembari memastikan distribusi berjalan optimal. Dengan pernyataan tersebut, harga BBM untuk periode April 2026 masih mengacu pada harga per 1 Maret 2026. Namun, jika dibandingkan Februari 2026, harga BBM pada Maret 2026 naik secara kompak.
Perinciannya, harga Pertamax (RON 92) kini dipatok Rp12.300 per liter, naik dari Rp11.800 per liter bulan sebelumnya. Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter. Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter. Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Untuk BBM subsidi, Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) tetap Rp6.800 per liter. SPBU swasta seperti Vivo dan BP-AKR juga menahan harga BBM untuk periode April 2026. Contohnya, Vivo mematok harga Revvo 95 di Rp12.390 per liter, sementara Revvo 95 dan Revvo 90 tidak tersedia, sehingga harga diisi angka nol. Sementara itu, BP-AKR menahan harga BP 92 di Rp12.390 per liter, namun BP Ultimate dan BP Ultimate Diesel tidak tersedia.
Di SPBU Shell, harga BBM ditulis dengan angka nol karena stok kosong sejak awal 2026. Bisnis telah berusaha menghubungi Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura dan Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea, tetapi hingga berita ini ditulis, belum ada respons.
Tekanan Bagi Pelaku Usaha
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi berpotensi menjadi beban bagi pelaku usaha dan APBN. Berdasarkan perhitungan Bhima, harga keekonomian BBM non-subsidi jenis RON 92 diperkirakan mencapai Rp18.740 per liter, sementara harga jualnya masih berada di bawah level tersebut. Untuk Pertamina Dex, harga keekonomian bahkan mencapai Rp25.560 per liter.
Artinya, terdapat disparitas kompensasi masing-masing sekitar Rp6.440 dan Rp11.060 per liter—angka yang menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung. Oleh karena itu, Bhima mengusulkan langkah fiskal untuk meredakan tekanan di tingkat hilir, khususnya bagi SPBU swasta. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah penurunan pajak BBM, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 9% serta penghapusan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh pemerintah daerah.
Namun, ruang efisiensi badan usaha dinilai memiliki batas. Di tengah kenaikan harga pengadaan dan distribusi, kemampuan untuk terus menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, Bhima juga mengingatkan bahwa langkah pemerintah tak menaikkan harga BBM berisiko membebani APBN. Ini terutama jika harga minyak global bertahan jauh di atas asumsi dasar.
Kebijakan Jangka Panjang
Menurut Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE), kebijakan menahan harga BBM masih dapat dipahami dalam jangka pendek, tetapi menyimpan konsekuensi yang semakin berat jika berlangsung lama. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM menciptakan tekanan nyata terhadap arus kas Pertamina. Dalam kondisi saat ini, badan usaha harus menalangi selisih tersebut sebelum mendapatkan kompensasi dari pemerintah.
Yusuf mengingatkan bahwa jika berlangsung berkepanjangan, kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Tidak hanya Pertamina, tekanan juga dirasakan oleh SPBU swasta. Penahanan harga BBM tertentu dapat menciptakan distorsi pasar, di mana konsumen cenderung beralih ke produk yang lebih murah. Akibatnya, penjualan BBM non-subsidi di SPBU swasta berpotensi tergerus.
Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi struktur persaingan di sektor hilir migas. Yusuf berpendapat, tidak ada solusi yang benar-benar tanpa biaya di situasi seperti ini. Yang bisa dilakukan adalah mencari pendekatan yang paling seimbang. Pemerintah perlu memastikan kompensasi ke Pertamina berjalan lancar dan tepat waktu, supaya tekanan tidak menumpuk di sisi korporasi.
Selain itu, mulai disiapkan skenario penyesuaian harga yang bertahap dan terkomunikasikan dengan baik, supaya tidak menimbulkan shock ketika nanti harus dilakukan. Pemerintah juga perlu mulai lebih aktif mengelola risiko dari sisi hulu, misalnya melalui diversifikasi pasokan atau instrumen lindung nilai, supaya volatilitas harga global tidak sepenuhnya ditransmisikan ke dalam negeri.
Tidak kalah penting, ruang fiskal tetap harus dijaga. Artinya pengelolaan belanja, termasuk evaluasi program-program besar, menjadi bagian dari solusi, bukan hanya mengandalkan sisi energi saja.
