Program Makan Bergizi Gratis dan Kebijakan Pendidikan di Era Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, beberapa pihak sempat menyatakan bahwa program ini mengurangi anggaran pendidikan. Untuk menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan.
Penjelasan Seskab Teddy Indra Wijaya
Teddy menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa tidak ada program pendidikan yang dihentikan atau dikurangi. Justru sebaliknya, pemerintah terus meningkatkan berbagai program pendidikan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujar Teddy dalam keterangannya di hadapan awak media.
Menurut dia, MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta menjadi fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. “Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak.”
Anggaran Pendidikan yang Terus Ditingkatkan
Teddy juga menyampaikan bahwa anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN dengan nilai sebesar Rp 769,1 triliun pada tahun ini. Anggaran ini memiliki banyak peruntukan dan sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR RI.
“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDI-P, gitu kira-kira,” ujar Teddy.
Program Sekolah Rakyat dan Pembangunan Sekolah
Pemerintah di era Prabowo juga menambahkan sejumlah program pendidikan, seperti program Sekolah Rakyat. Menurut Teddy, pada 2025, sudah terbangun 166 Sekolah Rakyat. Tahun ini, kata dia, akan dibangun sekitar 100 sekolah lagi.
“Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya,” ujar Teddy.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah. Di era Prabowo, banyak sekolah yang direnovasi. “Di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi,” tutur Teddy.
Program Pembelajaran Digital dan Kenaikan Insentif Guru Honorer
Pemerintah juga meluncurkan program pembelajaran digital. Pada tahun 2025, sudah 280.000 smartboard yang dikirim ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Tahun ini, jumlah tersebut akan ditingkatkan lagi.
Selain itu, insentif guru honorer juga naik menjadi Rp 400 ribu per bulan pada tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa insentif ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu guru honorer.
“Insentif ini ditransfer langsung ke rekening guru honorer yang memenuhi persyaratan,” katanya. Sebelumnya, insentif guru honorer sebesar Rp 300 ribu per bulan, sehingga kenaikan menjadi Rp 400 ribu merupakan bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan.
Program Peningkatan Kompetensi Guru
Selain insentif, pemerintah juga menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi guru sebagai kebijakan jangka menengah. Pada 2026, pemerintah akan memberikan kesempatan studi sarjana (S1) melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi 150.000 guru dengan beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester.
Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris, serta pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) bagi guru yang akan mengajar mata pelajaran tersebut.
