Tanggapan Anggota DPR RI terhadap Perdebatan Anggaran Pendidikan
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra memberikan tanggapan terhadap perdebatan yang terjadi seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi. Ia menyatakan bahwa dalam politik kita, angka sering kali tidak digunakan sebagai alat berpikir, melainkan sebagai alat menggertak. Dalam perdebatan tentang APBN, hal ini menciptakan adu tafsir yang emosional daripada diskusi kebijakan yang konstruktif.
Menurutnya, kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah contoh paling mutakhir dari kebiasaan ini. Angka ratusan triliun diseret ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak atau pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan. Padahal, persoalan tersebut tidak sesederhana itu. Jika dibaca dengan jujur, masalahnya tidak berada di wilayah yang digambarkan oleh kegaduhan tersebut.
Anggaran Negara Bukan Pamflet Politik
Dia menegaskan bahwa anggaran negara bukanlah pamflet politik, melainkan bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi. Dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.
Program makan bergizi ditempatkan sebagai penopang, bukan sebagai pengganti atau pemotong. Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan “bagian dari anggaran pendidikan” dengan “pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan”. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan.
Sebaran Dapur MBG – ()
Efisiensi Bukan Amputasi
Yang disebut efisiensi oleh negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos, lalu mengarahkannya ke program yang dinilai berdampak langsung. Efisiensi, dalam pengertian ini, bukan amputasi. Ia adalah upaya mengembalikan anggaran ke tujuan.
Dana hasil efisiensi tersebut kemudian dicatat dalam kelompok anggaran pendidikan karena memang diperuntukkan bagi anak sekolah. Tidak ada kejanggalan di sana. Yang janggal justru cara sebagian pihak memelintir pencatatan administratif menjadi narasi pemotongan.
Tips menghindari keracunan MBG. – (Dok. )
Kenaikan APBN dan Alokasi 20 Persen
Ada satu hal lain yang jarang disampaikan dengan jernih: ketika APBN meningkat, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat. Ini bukan tafsir, melainkan mekanisme. Maka ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaatnya bertambah, lalu dialokasikan dalam kerangka pendidikan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga.
Azis menjelaskan sejauh yang dapat dibaca dari dokumen anggaran, kebutuhan dasar pendidikan—kesejahteraan guru, bantuan pendidikan, dan program esensial lain—tidak dikurangi. Dengan ruang fiskal yang membesar, kata dia, negara justru memiliki peluang untuk melakukan lebih banyak hal sekaligus: memperbaiki sekolah, memperluas bantuan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan anak datang ke kelas dengan perut yang tidak kosong.
Kritik yang Harus Menemukan Ukurannya
Di titik ini, menurut dia, kritik terhadap pemerintah tidak berhenti, tetapi menemukan ukurannya. Negara tetap harus diawasi, tetapi pengawasan tanpa disiplin berpikir hanya akan melahirkan kecurigaan tanpa solusi. Yang terjadi kemudian bukan perdebatan kebijakan, melainkan pertarungan emosi yang diwarisi dari perbedaan pilihan politik sebelumnya.
Narasi yang memisahkan makan anak dari pendidikan anak adalah narasi yang keliru sekaligus berbahaya. Ia mengadu dua kepentingan yang sejatinya berada pada satu garis yang sama. Seolah-olah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran. Padahal pendidikan justru runtuh ketika kita membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar.
Kejujuran dalam Membaca Angka
Dia mengingatkan, bangsa ini terlalu sering terluka bukan karena kebijakan yang sepenuhnya salah, tetapi karena cara kita memperdebatkannya tidak jujur. Angka dijadikan peluru, bukan amanah. Data dipotong-potong agar sesuai dengan kemarahan yang sudah lebih dulu disiapkan.
Karena itu, yang perlu kita luruskan hari ini bukan hanya isi APBN, melainkan cara kita membacanya. Kejujuran dalam membaca angka adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpanya, kebijakan apa pun—sebaik apa pun niatnya—akan selalu tampak mencurigakan. Dan tanpa kejujuran itu, yang terkikis bukan hanya anggaran, melainkan kewarasan kita sebagai bangsa.
