Langkah Tegas Gubernur Bali untuk Menjaga Harmoni dengan NTT
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil langkah tegas bersama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait masalah administrasi warga yang datang ke Bali. Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk mencegah konflik horizontal yang berkaitan dengan ketentraman dan kenyamanan masyarakat Bali.
Pertemuan antara Gubernur Bali dan Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Johni Asadoma, di Kertha Sabha Denpasar pada Jumat 30 Januari 2026, menunjukkan komitmen untuk menjaga harmoni antara dua daerah tersebut. Pertemuan ini juga bertujuan mewujudkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 28 Januari 2026 di Labuan Bajo.
Beberapa langkah strategis yang akan diterapkan antara lain:
- Penguatan Komunikasi Budaya dan Ruang Dialog – Meningkatkan pemahaman budaya antara masyarakat Bali dan NTT.
- Pembinaan dan Pembekalan Warga (Pre-Migration) – Memberikan informasi dan persiapan bagi warga NTT sebelum bekerja di luar daerah.
- Penegakan Hukum yang Tegas dan Proporsional – Memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai aturan.
- Perlindungan Hak dan Kesetaraan Warga – Menjamin hak setiap warga NTT yang tinggal di Bali.
- Sinergi Strategis dan Narasi Positif – Membangun hubungan yang positif antara kedua daerah.
Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa persyaratan administratif harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah di Bali agar dapat diterapkan secara sama. Dengan demikian, jika pemerintah NTT memberikan rekomendasi kepada warganya, maka Bali juga akan memiliki syarat masuk yang jelas.
Di hilir, Pemprov Bali bekerja sama dengan bupati/wali kota se-Bali hingga tingkat desa untuk mendata dokumen KTP dan mencatat tempat tinggal, pekerjaan, serta durasi keberadaan warga NTT di Bali.
Selain itu, Gubernur Koster juga mengagendakan pertemuan dengan kontraktor di Bali yang merekrut tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kontraktor memberikan informasi yang jelas kepada tenaga kerjanya, termasuk durasi kerja dan pengaturan saat tidak bekerja agar tidak terjadi masalah kriminal.
Pertemuan ini juga melibatkan tokoh masyarakat dari NTT di Bali, sehingga dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara kedua daerah.
Wagub NTT, Johni Asadoma, menyampaikan permintaan maaf kepada Pemprov Bali dan masyarakat Pulau Dewata. Ia menyadari bahwa tindakan oknum NTT dalam beberapa tahun terakhir telah merusak ketenangan dan harmoni yang selama ini terjalin. Ia berharap masyarakat Bali dapat menerima kembali warga NTT di Bali, karena sebagian besar warga NTT di Bali telah berbaur dalam membangun Bali.
Asadoma juga memohon agar perbuatan buruk oleh segelintir oknum NTT tidak digeneralisasi, sehingga tidak mengganggu hak-hak asasi warga NTT sebagai warga negara Indonesia. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan antara masyarakat Bali dan NTT sebagai pilar NKRI yang harus dirawat.
Pemerintah Provinsi NTT mendukung penegakan hukum terhadap warga NTT yang melakukan pelanggaran hukum sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah NTT berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Bali dan memastikan kolaborasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
Ia juga meminta dukungan dari semua pihak, terutama diaspora NTT di Bali, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh warga NTT di Bali, agar citra positif NTT tetap terjaga.
