Kekacauan Politik di Iran Pasca-Kematian Pemimpin Tertinggi
Pemimpin tertinggi Iran, Seyyed Ali Khamenei, dan anggota keluarganya tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Kejadian ini memicu perpanjangan keadaan darurat di Israel hingga 12 Maret. Informasi ini dikabarkan oleh sejumlah media internasional, termasuk Trend News Agency.
Kantor berita Azerbaijan yang fokus pada berita kawasan Kaukasus dan Asia Tengah melaporkan bahwa pemerintah Israel menyetujui keputusan tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara melalui telepon. Darurat ini diberlakukan pada 28 Februari dan dapat dicabut lebih awal jika kampanye militer berakhir sebelum 12 Maret, atau diperpanjang jika pertempuran terus berlangsung.
Keadaan darurat ini muncul setelah putaran kedua pembicaraan nuklir antara Washington dan Teheran pada 17 Februari yang berakhir tanpa kemajuan. Situasi ini menyebabkan AS meningkatkan kehadirannya di wilayah dekat Iran dengan mengerahkan lebih dari 150 pesawat ke pangkalan di Eropa dan Timur Tengah.
Eskalasi ini terjadi setelah putaran ketiga pembicaraan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat di Jenewa pada 26 Februari. Pembicaraan ini dilaksanakan di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk penyelesaian diplomatik. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai karena Teheran menolak untuk menghentikan pengayaan uranium, membongkar fasilitas nuklirnya, atau menerima pembatasan tanpa batas waktu pada program nuklirnya.
Reaksi Massal di Iran
Setelah serangan udara yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat, situasi sosiopolitik di Iran menjadi sangat terbelah. Di tengah narasi duka nasional yang disiarkan oleh media pemerintah, banyak warga Iran justru merayakan berakhirnya era kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei.
Menurut laporan dari Iran International, warga di distrik-distrik besar seperti Teheran, Isfahan, hingga Mashhad secara spontan merayakan kematian Khamenei. Di beberapa pemukiman, warga menyalakan kembang api dari atap rumah dan membunyikan klakson kendaraan dalam durasi yang lama.
Meskipun pasukan keamanan dikerahkan secara masif, banyak warga tetap nekat menunjukkan kegembiraan mereka. Bagi sebagian rakyat Iran—terutama generasi muda dan mereka yang terdampak penindasan dalam protes beberapa tahun terakhir—kematian Khamenei dipandang sebagai “peluang emas untuk perubahan”.
Masa Berkabung Nasional
Pemerintah Iran telah mengumumkan 40 hari masa berkabung nasional setelah kematian Khamenei. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan tujuh hari libur nasional. Upacara-upacara akan direncanakan di kemudian hari, meski kemungkinan akan berlangsung di tengah bombardir yang terus berlanjut di seluruh negeri.
Penindasan dan Penjagaan Ketat
Perayaan ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Aparat keamanan dan milisi Basij mengambil posisi tempur di titik-titik strategis. Di beberapa lokasi, terjadi bentrokan kecil ketika aparat berusaha menyita ponsel warga yang merekam momen perayaan. Di Shiraz, polisi antihuru-haru menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai meneriakkan slogan “Mampuslah Diktator”.
Kehilangan Komando Militer
Ketidakpastian politik semakin diperparah dengan hilangnya hampir seluruh komando elit militer Iran dalam satu malam. Serangan ini dilaporkan terjadi saat para petinggi sedang mengadakan rapat darurat di markas komando dewan pertahanan, yang membuatnya menjadi pukulan paling telak dalam sejarah militer Republik Islam Iran.
Reaksi di Luar Negeri
Kematian Khamenei juga memicu reaksi keras di luar Iran. Di Kashmir, India, ribuan Muslim Syiah turun ke jalan melakukan protes anti-AS. Sementara itu, di Karachi, Pakistan, situasi menjadi sangat anarkis. Pengunjuk rasa mencoba menyerbu Konsulat AS dan terlibat bentrokan berdarah dengan kepolisian setempat yang mengakibatkan satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Di Baghdad, pemerintah Irak mengumumkan masa berkabung selama tiga hari sebagai tanda solidaritas terhadap “bangsa Iran yang sedang berduka atas agresi yang terang-terangan”. Saat ini, Dewan Transisi Iran yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Peradilan tengah berusaha menstabilkan situasi domestik di tengah ancaman kekosongan kekuasaan yang bisa memicu perang saudara atau revolusi internal.
