Peringatan Tragedi Idi Cut-Ara Kundoe di Aceh Timur
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh bekerja sama dengan komunitas korban tragedi Idi Cut (Simpang Kuala) menggelar peringatan Tragedi Idi Cut dan Ara Kundoe dalam bentuk kenduri dan doa bersama untuk para korban. Kegiatan ini diselenggarakan di Lapangan Simpang Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, pada Sabtu (14/2/2026). Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Aceh, perwakilan Wali Nanggroe, perwakilan Kementerian HAM RI yang diwakili Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, Ketua dan jajaran Komisioner KKR Aceh, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi.
Luka Sejarah Masih Membekas
Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, SH, MHum, CPM, menyampaikan bahwa Tragedi Idi Cut-Arakundoe yang terjadi pada 3 Februari 1999 merupakan salah satu peristiwa yang menyisakan duka mendalam dalam sejarah konflik Aceh. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil serta dampak sosial dan psikologis yang berkepanjangan bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Tragedi tersebut menjadi simbol penderitaan masyarakat sipil yang terjebak dalam situasi konflik bersenjata, di mana prinsip-prinsip perlindungan HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya pada waktu itu.
Ia menambahkan, hingga hari ini luka fisik maupun batin akibat peristiwa tersebut masih membekas dalam ingatan keluarga korban dan memori kolektif masyarakat Aceh. Belum optimalnya pemulihan hak-hak korban menjadikan peringatan tragedi ini sebagai ruang moral yang penting untuk menyuarakan kembali harapan akan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Merawat Ingatan Kolektif
Ketua Panitia, Faisal Rizal Hasan, menegaskan bahwa peringatan tragedi ini memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan sejarah. Peringatan Tragedi Idi Cut-Arakundoe juga memiliki peran strategis dalam merawat ingatan kolektif agar peristiwa kelam di masa lalu tidak dihapus dari kesadaran publik. Ingatan sejarah yang dirawat secara kritis merupakan instrumen penting untuk mencegah keberulangan pelanggaran HAM. Tanpa ingatan dan refleksi, kekerasan berpotensi terulang dalam bentuk dan konteks yang berbeda.
Sambutan Wali Nanggroe yang dibacakan oleh Rusyidi Abubakar (Wakil Ketua Komisi I DPRA) menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana edukasi HAM bagi generasi muda. Generasi yang tidak mengalami langsung masa konflik perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang dampak pelanggaran HAM, pentingnya penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia, serta urgensi membangun budaya damai dan keadilan sosial. Dengan demikian, peringatan ini berfungsi sebagai media pembelajaran sejarah, kemanusiaan, dan nilai-nilai demokrasi. Aceh bukan daerah kebencian, Aceh adalah daerah kedamaian.
Dukungan Pemerintah
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja KKR Aceh. Pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya kerja-kerja Komisi Kebenangan dan Rekonsiliasi Aceh sebagai bagian dari upaya menghadirkan kejelasan sejarah, pemulihan bagi korban, serta penguatan Rekonsiliasi. Pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan yang berlandaskan kebijaksanaan, dialog dan ketenangan, kebijaksanaan, dan komitmen semua pihak.
Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaki, menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial. Peringatan ini bukan semata aktivitas seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga hak atas kebenaran dan hak atas keadilan serta pemulihan korban. Peristiwa simpang kuala Idi Cut dan Ara Kundoe serta Bumi Flora harus menjadi perhatian serius kembali pihak pemerintah pusat, melalui kementerian HAM yang berhadir kami menitip pesan ini untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, baik secara non yudisial maupun yudisial.
Kegiatan Peringatan
Kegiatan peringatan turut diiringi dengan pembacaan tahlil serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Bupati Aceh Timur, anggota DPRK Aceh Timur, serta jajaran KPA Aceh Timur dan Aceh Foundation. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan memastikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM di Aceh.
