JAKARTA — Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kebijakan yang agresif dalam menggunakan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) untuk menutup defisit anggaran. Hal ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan anggaran negara. Namun, penggunaan SAL secara berlebihan dapat mengikis bantalan fiskal yang seharusnya menjadi cadangan untuk menghadapi situasi kritis.
Dalam catatan yang dirangkum, hingga Desember 2025, pemerintah telah memanfaatkan dana cadangan senilai Rp377,6 triliun atau sekitar 82,1% dari total SAL sebesar Rp459,5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, termasuk menambal defisit anggaran dan memperkuat sistem perbankan.
Penggunaan SAL untuk Menambal Defisit
Pertama, pemerintah menggunakan dana SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk menambal defisit anggaran. Penggunaan dana ini merupakan akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak pada tahun 2025. Proyeksi terbaik menyebutkan bahwa penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp2.005 triliun.
Untuk mengurangi ketergantungan pada utang, pemerintah sengaja menggunakan SAL. Pada November 2025, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 40%. Penggunaan SAL untuk menambal defisit ini disetujui oleh pemerintah dan DPR pada Juli 2025, saat Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati.
Penyaluran SAL ke Himbara
Kedua, dana SAL sebesar Rp16 triliun dialokasikan ke Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pendanaan koperasi-koperasi lokal.
Ketiga, penempatan dana SAL sebesar Rp200 triliun ke Himbara juga dilakukan. Kebijakan ini diambil pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya adalah meningkatkan likuiditas di sistem perbankan agar penyerapan kredit bisa optimal. Namun, hasilnya belum sepenuhnya terlihat, karena pertumbuhan kredit perbankan masih berkisar di level 7%-an, jauh dibandingkan capaian tahun lalu yang biasanya di atas dua digit.
Penambahan Dana ke Sistem Keuangan
Keempat, dana sebesar Rp76 triliun ditambahkan ke sistem keuangan dengan tujuan yang sama, yaitu memacu kredit dan mendorong perekonomian. Namun, seperti halnya penempatan dana sebesar Rp200 triliun, dampaknya belum terasa signifikan.
Strategi Manajemen Utang
Adapun langkah pemerintah dalam mengelola anggaran dan menambal defisit bertujuan untuk menjaga efisiensi biaya utang. Suahasil, seorang ahli ekonomi, menjelaskan strategi pemerintah dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan selama pandemi. SBN edisi pandemi memiliki profil jatuh tempo hingga 2028.
Pemerintah melakukan debt switching atau penukaran utang bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing, serta bekerja sama dengan lembaga multilateral lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun yang sudah disetujui DPR. Tujuannya adalah mengurangi jumlah penerbitan SBN baru, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.
Di sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan menerapkan prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai buffer kas negara. Dengan demikian, pasar keuangan terus dalam tren membaik, dan dukungan pembiayaan semakin efisien.
Kritik dari Pengamat Ekonomi
Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penggunaan SAL sebagai kebiasaan. Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, penggunaan SAL dalam jumlah besar mencerminkan tekanan pada penerimaan negara, sementara belanja pemerintah bersifat kaku.
Jika SAL terlalu sering digunakan untuk menutup celah pembiayaan rutin, fungsi utamanya sebagai peredam kejut akan hilang. Akibatnya, ruang gerak pemerintah akan menyempit ketika terjadi guncangan ekonomi eksternal yang lebih besar.
Rizal juga mengingatkan risiko “ilusi ruang fiskal” jika strategi ini terus dijadikan sandaran. Ia menyarankan agar SAL hanya digunakan untuk menutup guncangan penerimaan sementara, bukan untuk membiayai belanja rutin. Pemerintah perlu memastikan penggunaan SAL bersifat selektif dan ada batas minimum SAL yang dijaga agar tidak menciptakan ilusi ruang fiskal yang semu.
