Kondisi Musim Kemarau 2026 dan Ancaman Karhutla
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa musim kemarau 2026 akan beriringan dengan siklus El Nino. Meskipun siklus ini tergolong lemah, kondisi kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi ini didapatkan setelah rapat koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pekan lalu.
Hanif mengungkapkan bahwa data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan luas kebakaran hutan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika tahun lalu hanya sekitar 1.500 hektare, maka pada April 2026 sudah mencapai 32.600 hektare. “Minggu kemarin saja, kebakaran hutan seluruh Indonesia telah mencapai 32.600 hektare. Angka ini cukup sangat tinggi, bahkan hampir 20 sampai 25 kali dibandingkan bulan yang serupa tahun kemarin,” ujarnya saat mengunjungi Jambi.
Wilayah dengan kontribusi kebakaran terbesar berasal dari Riau dan Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Hanif meminta seluruh pihak segera melakukan konsolidasi serta menyiapkan langkah penanganan secara terpadu.
Sistem Informasi Tinggi Muka Air Tanah (TMAT)
Dalam upaya pencegahan, Hanif menjelaskan bahwa sistem informasi Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan gambut akan digunakan sebagai acuan utama. Data tersebut akan digunakan oleh instansi terkait, termasuk BMKG dan BNPB, dalam menentukan langkah operasional seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menambah cadangan air di lahan gambut melalui operasi modifikasi cuaca. “Kami dengan sistem informasi Tinggi Muka Air Gambut akan merilis setiap hari Senin tentang TMAT pada seluruh lahan gambut di tanah air ini. Karena kita pahami begitu kering, potensi karhutlanya akan tinggi,” jelasnya.
Penetapan Status Darurat dan Peran Pemerintah Daerah
Hanif juga meminta kepala daerah segera menetapkan status darurat apabila kondisi di wilayahnya mulai mengkhawatirkan. “Walikota, bupati, dan pak gubernur agar segera menyampaikan kondisi dalam kedaruratan, sehingga akan memudahkan dukungan operasional dari pemerintah pusat. Jangan khawatir, penegakan status tersebut tidak mengurangi kredibilitas,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai peran masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam pencegahan karhutla. Untuk itu, program Masyarakat Peduli Api diminta kembali diaktifkan, serta perusahaan pemegang konsesi diwajibkan memastikan kesiapan tim penanggulangan kebakaran.
Sanksi Tegas untuk Perusahaan
Hanif menegaskan bahwa sanksi tegas akan dikenakan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran. “Bilamana konsesi HTI, HPH, dan kebun sawit tidak menyiapkannya, berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, kepada saya diminta untuk mendenda,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan Satgas Karhutla secara nasional mulai dioperasionalkan. Hanif menyebut apel siaga karhutla telah dilaksanakan dan akan terus digelar secara bergilir di berbagai provinsi.
Skema Penanganan di Jambi
Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyiapkan dua skema utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kebakaran akibat cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. Dua skema tersebut mencakup operasi darat dan operasi udara.
Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menjelaskan bahwa personel dibagi menjadi dua tim. Ada tim operasi darat yang akan menempati pos-pos di daerah rawan sekaligus melakukan sosialisasi ke desa-desa. Operasi udara disiapkan sebagai langkah strategis, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca harus diawali dengan penetapan status siaga darurat oleh pemerintah provinsi. “Setelah status siaga ditetapkan, gubernur mengajukan permohonan ke BNPB untuk pelaksanaan modifikasi cuaca,” jelasnya.
Operasi udara terdiri dari dua jenis: pertama, modifikasi cuaca supaya lahan gambut tidak terlalu kering. Kedua, menggunakan helikopter water bombing dan pesawat untuk pemadaman di lokasi yang sulit dan tidak memiliki sumber air.
Peran Perusahaan dan Masyarakat
Menurut Bachyuni, operasi modifikasi cuaca menjadi bagian dari langkah mitigasi dini dalam menghadapi potensi karhutla di Jambi. Ia juga menyebutkan, sejumlah perusahaan telah dilibatkan dalam upaya pencegahan dan mulai aktif berkoordinasi untuk mendukung penanganan.
“Perusahaan sudah komunikasi. Bahkan PT PKS sudah intens menghubungi, menanyakan apa yang bisa dibantu,” tuturnya. “Saya sampaikan tahap awal ini membantu operasi modifikasi cuaca, khususnya di Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.”
Wilayah Muaro Jambi dianggap prioritas karena lokasinya yang dekat dengan bandara, sehingga berisiko tinggi jika terjadi kebakaran. “Muaro Jambi ini vital karena dekat bandara, jadi harus segera dilakukan langkah awal,” terangnya.
Pembiayaan untuk operasi udara seperti penggunaan helikopter dan modifikasi cuaca bersumber dari APBN, sedangkan operasi darat didukung oleh APBD. “Kalau helikopter dan OMC itu dari APBN, sedangkan operasi darat oleh desa menggunakan APBD,” ucapnya.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla, terutama dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran. “Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membakar sampah sembarangan, karena kita akan menghadapi cuaca panas berkepanjangan dan El Nino ekstrem,” pungkasnya.
