JAKARTA – Penerapan pembukaan data daftar saham terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration (HSC) dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping negatif, seperti tekanan jual dan pengunduran diri investor asing. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa hal ini hanya akan berlangsung dalam jangka pendek.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pihaknya memahami bahwa dalam upaya menuju struktur pasar modal yang lebih sehat ke depan, memang terdapat konsekuensi jangka pendek. Dalam konteks ini, potensi dampak yang dapat muncul antara lain penyesuaian portofolio yang tentu serta-merta diselaraskan oleh para investor, baik domestik maupun global, dan ini berpotensi memicu tekanan jual untuk sementara waktu.
Konsekuensi berikutnya adalah risiko outflow asing dalam periode rebalancing investor global di tahap awal implementasi HSC. Sejalan dengan hal itu, Fawzi melihat juga ada kemungkinan terjadinya peningkatan volatilitas untuk sementara waktu serta adanya pelebaran antara bid dan ask spread pada saham-saham yang cenderung memiliki keterbatasan likuiditas.
Fawzi menegaskan bahwa meskipun ada konsekuensi jangka pendek, dinamika tersebut adalah fenomena atau respons yang bersifat transisional atau sementara, dan menjadi bagian dari proses penyesuaian yang tidak bisa dihindari. Ini bersifat normal dan wajar dalam konteks menuju pasar yang lebih berkualitas secara jangka menengah dan panjang.
Fokus utama kebijakan OJK adalah terus menghadirkan dan membangun fondasi integritas pasar sehingga pasar Indonesia akan terus menjadi pasar yang transparan, kredibel, serta secara konsisten dapat tumbuh berkelanjutan.
Adapun implementasi HSC merupakan salah satu dari empat agenda inisiatif yang sudah diluncurkan OJK untuk mendorong transparansi pasar modal Tanah Air. Selain HSC, OJK juga memberlakukan minimum free float 15%, pembukaan data kepemilikan saham di atas 1%, dan granularitas data investor menjadi 39 tipe investor. Menurutnya, empat inisiatif ini menjadi satu paket kebijakan yang saling melengkapi sekaligus memitigasi dampak jangka pendek yang ditimbulkan dari implementasi HSC.
Implementasi HSC juga dinilai berisiko akan menghapus konstituen saham Indonesia dari MSCI Index selama 12 bulan bagi emiten yang memiliki konsentrasi kepemilikan saham di atas 50%. Hal itu akan membuat bobot indeks saham Indonesia diturunkan.
Merespons hal tersebut, Fawzi menjelaskan bahwa OJK bersama BEI di awal April 2026 telah menuntaskan implementasi seluruh proposal utama yang diajukan pihak Indonesia kepada MSCI. Menurutnya, seluruh upaya reformasi pasar modal Indonesia saat ini telah memasuki fase yang lebih transparan dan kredibel, dan hal tersebut menjadi perhatian utama para indeks provider global.
Kami dalam hal ini optimis bahwa langkah-langkah konkret yang sudah kita lakukan tersebut akan semakin memperkuat kembali kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya dari investor kita terhadap kualitas, transparansi, dan integritas pasar modal Indonesia saat ini dan ke depan. Adanya potensi penurunan bobot indeks apabila ini terjadi, kami memandang tentu ini bukan sebagai sesuatu yang perlu kita respons secara reaktif.
Beberapa strategi yang diterapkan OJK untuk menghadapi tantangan ini antara lain:
- Peningkatan transparansi melalui pembukaan data kepemilikan saham di atas 1%.
- Penerapan minimum free float sebesar 15% untuk memastikan likuiditas yang lebih baik.
- Penyederhanaan granularitas data investor menjadi 39 tipe investor, sehingga memudahkan pengawasan dan analisis.
- Kerja sama dengan lembaga internasional seperti MSCI untuk menjaga kualitas indeks saham Indonesia.
Selain itu, OJK juga aktif melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor domestik dan asing, agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan HSC. Dengan langkah-langkah ini, OJK berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Dalam rangka memperkuat kepercayaan investor, OJK juga terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme lembaga pengawasannya. Hal ini mencakup pelatihan bagi staf, penguatan sistem pengawasan, serta kolaborasi dengan institusi keuangan lainnya.
Pemerintah dan OJK juga berkomitmen untuk terus memantau dampak dari kebijakan HSC dan siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pasar modal Indonesia tetap sehat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan komunikasi yang efektif, OJK yakin bahwa pasar modal Indonesia akan mampu melewati tantangan jangka pendek dan tumbuh menjadi pasar yang lebih kuat dan berkualitas dalam jangka panjang.
