JAKARTA — Prospek perekonomian Indonesia masih menghadapi banyak tantangan pada tahun ini. Pelebaran defisit anggaran, melemahnya nilai tukar rupiah, serta kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang belum menunjukkan kekuatan menjadi tiga faktor utama yang berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026.
Di sisi lain, dominasi China dalam rantai pasok atau supply chain, melemahnya impor bahan baku di tengah tren indeks manufaktur yang bertahan di level ekspansi, serta lonjakan inflasi menjadi catatan tersendiri terkait prospek ekonomi Indonesia selama setahun ke depan.
Sejauh ini, pemerintah cukup optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% akan tercapai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan pernah menyatakan target lebih tinggi, yaitu sekitar 6%. Namun, yang patut dicatat adalah bahwa angka tersebut terakhir kali tercapai ketika Indonesia masih menikmati booming komoditas belasan tahun lalu.
Purbaya mengatakan bahwa dinamika pasar saham merupakan hal yang wajar, terutama di tengah masa transisi kepemimpinan di sektor keuangan. Ia juga memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.
“Biar aja sih, habis naik turun-naik turun, tuh, kan ada pergantian baru lagi kan? Pergantian ketua OJK-nya, mungkin market masih menunggu,” ujar Purbaya, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, pasar masih merespons ketidakpastian terkait penetapan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif, mengingat saat ini posisi tersebut masih bersifat sementara. “Ini kan masih sementara kan, siapa ketua OJK-nya, mungkin masih menunggu ketidakpastian itu,” lanjutnya.
Dia juga optimistis bahwa seiring berjalannya proses penunjukan Ketua OJK definitif dan berlanjutnya reformasi sektor keuangan, kepercayaan pasar akan kembali menguat dan mendorong pemulihan IHSG dalam waktu dekat. Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa secara fundamental kondisi ekonomi nasional tetap solid dan tidak mengalami perubahan negatif.
Manufaktur Jadi Kunci
Di tempat terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat PMI Manufaktur Januari 2026 yang ekspansif menjadi 52,6 dari 51,2 pada Desember 2025 menunjukkan penguatan permintaan domestik sekaligus kenaikan output produksi.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menekankan bahwa fundamental industri nasional tetap terjaga kendati masih ada gangguan rantai pasok global serta pelemahan pesanan ekspor. Di sisi lain, optimisme pelaku usaha juga meningkat ke level tertinggi dalam sepuluh bulan terakhir.
“Perkembangan ini menjadi sinyal optimis, sekaligus menegaskan ketahanan serta daya saing eksternal Indonesia di tengah berbagai tantangan domestik maupun global. Pemerintah akan terus memperkuat iklim usaha dan mendorong daya saing industri melalui berbagai langkah, termasuk percepatan penyelesaian hambatan usaha (debottlenecking) guna memperkuat iklim investasi,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu manufaktur kinerja sektor manufaktur itu sejalan dengan berbagai indikator ekonomi domestik lainnya seperti Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 4,4% (YoY). Hal itu didorong oleh meningkatnya penjualan makanan dan minuman serta mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor sebesar 17,9% (YoY) serta penjualan listrik 4,8% khususnya di segmen bisnis pada akhir tahun, juga dilihat sebagai peningkatan aktivitas konsumsi. Sejalan dengan hal tersebut, indikator lain seperti neraca perdagangan juga dinilai menunjukkan kinerja positif. BPS melaporkan ekspor Januari-Desember 2025 mencapai US$282,91 miliar. Kendati tumbuh 6,15% dari tahun sebelumnya, realisasi itu tercatat di bawah target pemerintah yakni US$294,45 miliar.
Sampai dengan akhir tahun lalu, tren surplus tetap berlanjut sejak Mei 2020. Pada 2025, neraca dagang Indonesia membukukan surplus sebesar US$41,05 miliar.
Pemerintah Perlu Realistis?
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menilai target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2026 sebesar 5,4% masih masuk akal. Akan tetapi, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke 6%, seperti yang kerap disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, lebih tepat disebut sebagai ambisi politik-ekonomi, bukan proyeksi yang sepenuhnya ditopang oleh kondisi fundamental saat ini.
“Tekanan yang muncul di fiskal, moneter, dan pasar keuangan sejak awal tahun justru menunjukkan bahwa ruang akselerasi pertumbuhan relatif sempit,” terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).
Rizal lalu memerinci satu per satu tekanan kepada perekonomian di awal tahun ini. Dari sisi fiskal, pelebaran defisit APBN menandakan bahwa kapasitas fiskal sudah bekerja keras hanya untuk menjaga ekonomi tetap bergerak.
Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, fiskal lebih berfungsi sebagai peredam perlambatan, bukan mesin pendorong pertumbuhan tinggi.
“Ketika ruang fiskal terbatas, belanja produktif berisiko tertahan, sementara beban pembiayaan justru meningkat. Ini membuat dorongan fiskal ke pertumbuhan tambahan menjadi tidak besar,” ujarnya.
Kemudian dari sisi moneter dan pasar keuangan, Rizal memandang bahwa pelemahan nilai tukar dan gejolak di pasar modal mencerminkan sentimen risiko yang masih rapuh.
Kondisi itu akhirnya membatasi ruang kebijakan moneter untuk lebih akomodatif, sehingga transmisi ke kredit dan investasi berjalan lambat. Dampaknya, sektor swasta diperkirakan cenderung masih menunda ekspansi ketika stabilitas pasar keuangan belum benar-benar pulih.
Meski demikian, Rizal melihat adanya perbaikan persepsi pelaku usaha dan pulihnya permintaan domestik. Hal itu terlihat dari indeks produktivitas mencapai level 52,6 pada Januari 2026 atau naik dari Desember 2025 yaitu 51,2.
