JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang akan berlaku kembali pada tahun ini. Targetnya mencapai senilai Rp173,4 triliun, yang setara dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, BI juga akan lebih aktif dalam membeli SBN di pasar sekunder, mengingat tren penurunan minat investor terhadap surat utang negara.
Dua poin tersebut menjadi bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kemenkeu dan BI Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Jumat (20/2/2026). Dalam kesepakatan terbaru antara kedua otoritas, istilah “burden sharing” tidak lagi digunakan sebagai bagian dari strategi pembiayaan fiskal, meskipun substansinya tetap sama seperti tahun 2025 lalu.
“Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar,” demikian keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).
Baik otoritas moneter maupun fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. Mekanisme ini dapat diperdagangkan di pasar dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun. Transaksi ini akan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025. Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat.
Borong SBN di Awal Tahun
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI telah membeli SBN senilai Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal memberikan daya dorong signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.
Terkait ekspansi likuiditas, Perry mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.
Langkah moneter ini berjalan seiring dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.
Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.
“Realisasi dari program-program pemerintah, baik untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi,” katanya.
Burden Sharing Tahun 2025
Skema berbagi beban atau burden sharing yang awalnya untuk penanganan pandemi Covid-19 kini mulai bergeser untuk memastikan program-program prioritas eksekutif bisa tercapai. Dalam catatan Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan skema burden sharing saat pandemi melanda Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020, BI ikut membiayai APBN yang saat itu fokus untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Keikutsertaan BI adalah dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah. Kebijakan itu berjalan hingga beberapa tahun setelahnya guna memastikan ekonomi Indonesia pulih dari dampak pandemi. Pembelian SBN itu lalu berlanjut pada 2025, atau sekitar dua tahun setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencabut status pandemi Covid-19. Namun, kini orientasinya berubah. Burden sharing yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah.
Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita. Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.
“Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025). Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga rendah, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit. Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.
Gubernur BI pertama yang dilantik untuk dua periode itu menjelaskan, sebagian dana dari pembelian surat utang pemerintah itu untuk penempatan atau pendanaan program-program prioritas Presiden Prabowo, yakni untuk menciptakan 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih. Bank sentral dan otoritas fiskal menyepakati beban pembagian burden sharing untuk bunga utang. “Separuh-separuh kita sepakatnya. Kami sudah sepakat misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan kami BI sama-sama 2,9%. Murah kan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9%, dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%,” papar Perry.
Kemudian, Perry menjelaskan formulasi burden sharing itu berupa bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya dibagi dua.
