Masalah yang Muncul Setelah Uji Coba Kawasan Malioboro Full Pedestrian
Setelah uji coba kawasan Malioboro menjadi full pedestrian selama dua hari, yaitu pada 1 hingga 2 Desember 2025, Pemkot Yogyakarta menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun jumlah pengunjung tetap tinggi bahkan meningkat, masalah utama muncul dari maraknya parkir liar di ruas-ruas jalan sirip Malioboro.
Parkir Liar di Sirip Malioboro
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa permasalahan parkir liar menjadi fokus utama setelah uji coba tersebut. Menurutnya, skenario yang direncanakan adalah agar kendaraan bisa memutar balik di sirip-sirip tanpa masuk ke area Malioboro. Namun, kondisi ini tidak berjalan sesuai harapan karena banyak pengendara yang menggunakan sirip sebagai tempat parkir.
“Jika sirip digunakan untuk parkir, maka fungsi utamanya sebagai cekungan atau ruang putar balik kendaraan akan hilang,” ujarnya. Ia menilai hal ini menjadi pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan kawasan full pedestrian ke depan.
Solusi untuk Mengatasi Kemacetan di Sirip
Menyikapi masalah ini, Hasto mengusulkan beberapa solusi. Salah satunya adalah penertiban secara berkala dan penambahan kantong-kantong parkir sebagai proyeksi jangka panjang. Selain itu, opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah memperbolehkan kendaraan menyeberangi Jalan Malioboro di titik-titik tertentu, tanpa harus melakukan putar balik.
“Alternatif lainnya boleh cross, jadi nyeberang boleh. Itu kan alternatif lain. Tidak usah putar balik, tapi kalau ada yang perempatan, bisa menyeberang, begitu,” tambahnya.
Penurunan Omzet Toko
Di samping masalah parkir liar, Hasto juga menyebutkan adanya fenomena penurunan omzet toko di kawasan Malioboro meskipun jumlah pengunjung meningkat. “Jumlah orangnya banyak, tapi blonjone berkurang pada saat full pedestrian. Apa karena gara-gara enggak bawa kendaraan, terus belanjanya sedikit? Nah, itu yang kita pelajari,” katanya.
Namun, ia mengapresiasi upaya para pemilik toko dalam menarik antusiasme pelanggan, seperti dengan memberikan promo berupa doorprize atau hadiah bagi pembeli dengan nominal belanja tertentu.
Macet Bukan Berarti Gagal
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan bahwa kemacetan pada hari-hari awal penerapan skema baru memang tidak dapat dihindari. Perubahan mendadak dari pola pedestrian terbatas ke pedestrian 24 jam memicu penyesuaian besar di lapangan.
“Pedestrian biasanya pukul 17.00–22.00, tiba-tiba 24 jam. Pasti terjadi sesuatu, kemacetan dan sebagainya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan hanya karena masyarakat belum siap, tetapi juga karena sosialisasi dari pemerintah belum dilakukan secara maksimal.
Meski demikian, Made menilai kemacetan dua hari ini tidak bisa dijadikan indikator bahwa skema pedestrian penuh akan gagal. Evaluasi perlu dilakukan dalam jangka lebih panjang agar penataan dapat berjalan beriringan.
Respons Warga Beragam
Uji coba pedestrianisasi kembali menunjukkan respons warga yang beragam. Sebagian pengunjung mengapresiasi pengalaman berjalan kaki yang lebih aman dan nyaman. Namun, pelaku usaha dan pekerja di kawasan itu mengeluhkan dampak ekonominya.
Nur, warga Sleman yang berkunjung ke Malioboro, mengaku menikmati suasana tanpa kendaraan bermotor. “Tapi susah cari parkir kalau bawa kendaraan pribadi. Tadi saya naik taksi daring, jadi bisa turun di belakang,” ujarnya.
Dari sisi pelaku usaha, kekhawatiran datang terkait penurunan omzet serta terbatasnya akses masuk karyawan. Fauzi, karyawan toko oleh-oleh, mengatakan kebijakan ini menurunkan jumlah pelanggan pada jam-jam awal. “Waktu uji coba pada 7 Oktober lalu, omzet turun sekitar 40 persen,” ujarnya.
Ia berharap pekerja yang bertugas di kawasan Malioboro mendapat akses khusus jika kebijakan pedestrianisasi diterapkan penuh. “Saat uji coba ini, kami tak bisa masuk kawasan sehingga harus berputar-putar atau parkir jauh,” jelasnya.
