Peran Hutan dan Perubahan Iklim dalam Bencana di Sumatra
Pakar meteorologi mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem dan pembentukan siklon yang jarang terjadi disebabkan oleh pemanasan suhu laut dan perubahan iklim global. Hal ini menjadi penyebab serangkaian bencana yang melanda pulau Sumatra serta kawasan Asia Tenggara lainnya.
Namun, data dari kelompok lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa penebangan hutan yang berlangsung selama bertahun-tahun di Sumatra memperparah dampak cuaca ekstrem tersebut. Badai yang luar biasa dahsyat dan banjir monsun yang terjadi pekan lalu telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand.
Indonesia menjadi negara yang paling terdampak dengan jumlah kematian tertinggi, melebihi 800 orang, sementara sekitar 500 orang lainnya dilaporkan hilang. Lebih dari 1,2 juta warga harus mengungsi akibat bencana ini, sesuai data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertanggungjawaban atas Dampak Bencana
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa ratusan ribu hektar lahan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sudah mengalami deforestasi akibat izin ekstraktif yang diberikan kepada 631 perusahaan dalam 20 tahun terakhir. Direktur WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menjelaskan bahwa sebagian besar kayu yang ditebang digunakan untuk memproduksi pulp dan kertas yang diekspor ke negara-negara Eropa, sementara minyak sawit yang diproduksi di Sumatra diekspor ke India, Malaysia, dan China.
Menurut Uli, semakin rentannya ekologi Indonesia menyebabkan dampak bencana di Indonesia sangat parah dibanding kawasan lainnya. “Buffer zone atau green zone yang ada di wilayah pesisir itu sudah hilang … infrastruktur ekologis di wilayah pesisir kita itu sudah hancur,” katanya. “Maka kemudian dia [siklon] lari ke daratan … juga infrastruktur ekologisnya juga sudah rusak.”
Keterlibatan Sektor Energi dan Pertanian
Uli menambahkan bahwa Indonesia memiliki “hutan terbesar ketiga di dunia” dan Sumatra, pulau terbesar di Indonesia, merupakan rumah bagi ekosistem Bukit Barisan, yang 90 persennya adalah hutan. “Sektor energi dan sektor forest and land use itu adalah penyumbang terbesar [emisi gas rumah kaca Indonesia],” ujarnya. “Ketika emisi dilepaskan dalam skala yang besar, maka sebenarnya itu bukan hanya berdampak pada Indonesia saja, tetapi juga global.”
Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengakui bagaimana pembukaan lahan dapat menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya untuk melindungi hutan Indonesia. “Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan,” kata dia.
Investigasi Kayu Gelondongan yang Tersapu Banjir
Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia sedang menyelidiki asal kayu gelondongan yang tersapu banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah di Sumatra. Menurut Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, kayu-kayu tersebut bisa berasal dari pohon yang lapuk, material bawaan sungai, area penebangan legal, atau penyalahgunaan izin hak atas tanah dan penebangan liar.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap memburuknya bencana alam di pulau Sumatra. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk perusahaan perkebunan, operator tambang, dan produsen kelapa sawit, yang kegiatan utamanya berada di daerah aliran sungai Batang Toru di Sumatera Utara.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat
Ramlan, seorang warga Langkar di Sumatera Utara yang masih belum bisa ke rumahnya, menyalahkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di dekatnya. “Taman Nasional Leuser sudah diambil alih oleh kelapa sawit,” ujarnya. “Saya rasa itulah penyebab banjir bandang ini, air hujan deras tak mampu lagi ditampung oleh hutan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar pendidikan soal pelestarian lingkungan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. “Mungkin perlu kita tambah dalam mata pelajaran tentang kesadaran dan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.
Namun, Jaringan Tambang Nasional (JATAMNAS) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto sebagai “kemunafikan politik.” “Di satu sisi, ia menyalahkan pemanasan global serta kerusakan lingkungan, lantas mengajak guru dan murid menjaga hutan dan sungai,” ujar Melky Nahar dari Jatam. “Di sisi lain, pemerintahannya justru memperkuat model ekonomi ekstraktif lewat percepatan hilirisasi tambang, perluasan proyek energi besar, PLTA, PLTP, dan konsolidasi oligarki sumber daya di hulu DAS yang jadi ruang hidup warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar.”
Pentingnya Perlindungan Ekosistem
Direktur WALHI Sumatra Utara Rianda Purba menjelaskan bahwa hutan di Sumatra Utara memiliki “signifikansi yang sangat besar”, terutama hutan di sekitar Batang Toru, yang merupakan rumah bagi orangutan dan harimau Sumatra yang terancam punah. “Ekosistem Batang Toru ini secara kalau kita lihat ya, itu sudah dikapling-kapling oleh investasi, sudah dibebani izin-izin pertambangan,” ujarnya. “Dari sisi hidrologis, dalam rangka mitigasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, hutan ekosistem Batang Toru … itu sangat penting untuk tetap lestari sampai dapat menopang kehidupan anak cucu kita mendatang.”
