Penindakan Tegas terhadap Tambang Ilegal di Sumatera Barat
Polres Dharmasraya melakukan tindakan cepat untuk menindak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak terjadi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Dalam operasi yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya, tiga pekerja tambang ilegal berhasil diamankan di kawasan perkebunan karet milik warga.
Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta yang memerintahkan jajaran kepolisian untuk menyisir dan menindak tegas praktik illegal mining yang merusak lingkungan serta merugikan negara di Ranah Minang. Penangkapan dilakukan pada Kamis (15/1/2025) di Jorong Sungai Bungur, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Lokasi tambang emas ilegal itu berada di tengah areal perkebunan karet dan diduga telah beroperasi cukup lama.
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo melalui Kasat Reskrim AKP Evi Hendri Susanto membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, penindakan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan mereka. “Kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan tambang emas tanpa izin di daerah Sungai Bungur. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Unit Tipidter Polres Dharmasraya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi,” ujar AKP Evi Hendri Susanto dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu (17/1/2025).
Setibanya di lokasi, petugas mendapati para pekerja sedang mengoperasikan mesin tambang. Tanpa perlawanan, polisi langsung menghentikan seluruh aktivitas penambangan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Tiga pria yang diamankan masing-masing berinisial T (35), SAP (32), dan MS (37). Berdasarkan pemeriksaan sementara, ketiganya berperan sebagai pekerja lapangan.
Saat ini, mereka telah dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mesin dompeng merek Draco, alat penyedot (keongan), mesin NS siput, pipa paralon, selang tembak, karpet penyaring emas, dulang, engkol mesin, serta ember. Seluruh barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk kepentingan penyidikan.
AKP Evi Hendri menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku perusakan lingkungan di wilayah hukum Dharmasraya. Ia berharap penindakan ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang masih melakukan aktivitas PETI. “Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” jelasnya. Ancaman hukuman bagi para tersangka yakni pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Pemulihan Tercepat di Sumatera Barat Pasca-Bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang memiliki tingkat pemulihan relatif paling cepat pascabencana, berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat. Hal itu disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Tito Karnavian selaku Ketua Satgas memimpin secara langsung kegiatan rakor yang juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Kemudian, dihadiri sejumlah menteri koordinator, menteri kabinet, kepala lembaga, dan para gubernur wilayah terdampak bencana, di antaranya Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Kehadiran Mahyeldi menjadi bagian penting dalam penguatan sinergi pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
“Dari hasil pengecekan dan rapat dengan kepala daerah, Sumatera Barat relatif paling cepat pulih. Pemerintahan berjalan normal, RSUD beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, dan aktivitas ekonomi mulai menggeliat,” ujar Tito. Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah daerah di Sumbar yang membutuhkan penanganan lebih serius, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, serta pemulihan kawasan wisata dan daerah aliran sungai.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja gotong royong lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam rakor tersebut melaporkan kondisi terkini penanganan pascabencana di Sumbar. Ia menyampaikan dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Bencana yang terjadi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, 401 orang luka-luka, dan 10.854 jiwa sempat mengungsi,” ungkap Mahyeldi. Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan sebesar Rp17,91 triliun, sehingga nilai keseluruhan dampak mencapai Rp33,55 triliun.
“Seluruh data tersebut telah kami tuangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan sudah kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” kata Mahyeldi. Menurutnya, dokumen R3P tersebut menjadi gambaran komprehensif kebutuhan pascabencana di Sumbar, baik dari sisi besaran anggaran, pembagian kewenangan, maupun sektor-sektor terdampak. Dokumen itu diharapkan menjadi dasar faktual bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan dan dukungan lanjutan.
Mahyeldi juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar dalam mempercepat pemulihan. Ia menyebut, dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan Pemerintah Pusat untuk penyusunan R3P, Sumbar mampu menyelesaikannya hanya dalam 18 hari. “Ini menjadi bukti keseriusan dan kesiapan kami di daerah untuk bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan berdasarkan hasil rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat provinsi yang dipimpin langsung Mendagri di Padang pada Selasa (13/1/2026) lalu, progresnya cukup menggembirakan, dari 16 daerah terdampak saat ini 12 daerah telah berangsur pulih, sementara empat daerah masih memerlukan penanganan intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Rapat koordinasi Satgas tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Forum ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kapal Pesiar Asing Bersandar di Mentawai, Wisatawan Mancanegara Eksplor Budaya Lokal
Kapal pesiar asing MV. Le Jacques Cartier berbendera Prancis bersandar di perairan Mentawai yang membawa ratusan wisatawan mancanegara untuk menikmati langsung kekayaan budaya lokal. Kedatangan kapal pesiar asing ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mempromosikan wisata budaya. Kapal pesiar MV. Le Jacques Cartier tiba dan bersandar di Muara Siberut pada Kamis (15/1/2026) lalu, dengan membawa 155 wisatawan mancanegara dari berbagai negara di Eropa dan Asia, serta 20 kru kapal.
Selama berada di Mentawai, para wisatawan mengikuti rangkaian kegiatan wisata budaya di Desa Wisata Muntei, Kecamatan Siberut Selatan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik kedatangan kapal pesiar tersebut dan menilai hal ini sebagai sinyal meningkatnya kepercayaan wisatawan internasional terhadap daya tarik pariwisata Sumbar, khususnya wisata budaya di Mentawai. “Alhamdulillah, ini adalah kabar baik bagi Sumatera Barat. Kehadiran wisatawan mancanegara dalam jumlah besar ke Mentawai menunjukkan bahwa promosi wisata budaya yang kita lakukan selama ini mulai membuahkan hasil positif,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Jum’at (16/1/2026).
Para wisatawan disambut warga setempat dengan Tari Turuk Laggai, tarian tradisional khas Mentawai. Setelah itu, mereka diajak berkeliling desa untuk melihat langsung kehidupan masyarakat dan kearifan lokal yang masih terjaga. Menurut Gubernur, wisata budaya berbasis kearifan lokal merupakan kekuatan utama Mentawai yang memiliki daya tarik unik di mata dunia. Ia menilai, potensi tersebut mesti terus dijaga dan dirawat untuk kemajuan pariwisata daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Mentawai punya budaya yang otentik, alam yang indah, dan masyarakat yang ramah. Ini adalah modal besar yang harus kita jaga bersama. Wisatawan datang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk belajar dan merasakan langsung kehidupan masyarakat kita,” ungkap Mahyeldi. Ia menegaskan, Pemprov Sumbar terus mendorong pengembangan pariwisata Mentawai secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga nilai budaya, kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Pariwisata harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itu, kita dorong desa wisata, seni budaya, dan ekonomi kreatif agar tumbuh bersama,” tambahnya. Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, masyarakat desa, serta seluruh pihak terkait yang telah mendukung kelancaran kunjungan wisatawan mancanegara tersebut. “Terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Mentawai yang telah menjadi tuan rumah yang baik. Semoga ini menjadi awal dari kunjungan-kunjungan berikutnya,” tutup Mahyeldi.
Disisi lain Gubernur Mahyeldi menilai, kabar baik ini bukan hanya menjadi capaian sektor pariwisata, tetapi juga bagian penting dari proses pemulihan ekonomi daerah, pasca terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu. Efek domino sektor pariwisata, diharapkannya dapat menstimulus pemulihan sektor lainnya. “Alhamdulillah, di tengah upaya pemulihan pascabencana, kita mendapat kabar baik dari sektor pariwisata. Semoga ini bisa mendongkrak pemulihan sektor lainnya di Sumbar,” ujar Mahyeldi. Diketahui, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan wisata budaya, rombongan wisatawan kembali ke kapal dan melanjutkan pelayarannya menuju Pulau Nias.
