Profil I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, Calon Anggota Ombudsman RI
Putra Bali, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, kini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026-2031. Endrawan, yang merupakan seorang jaksa sekaligus praktisi hukum dan kebijakan publik, menjadi satu-satunya perwakilan dari Bali dalam daftar 18 nama kandidat yang diajukan oleh Presiden RI.
Uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI pada hari Senin, 26 Januari 2026. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa Presiden melalui Surat Presiden Nomor R69/P/11/2025 telah mengajukan 18 nama kandidat. Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II akan memilih dan menetapkan 9 orang terpilih yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI.
Endrawan menegaskan bahwa ia mempersiapkan diri secara sederhana dan proporsional. Yang paling penting bagi dirinya adalah memahami kebutuhan Ombudsman saat ini, yaitu memastikan pengaduan masyarakat ditangani lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.
Pengalaman Karier di Bidang Hukum dan Pemerintahan
Endrawan dikenal sebagai figur yang memiliki karier panjang di bidang penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Dalam perjalanan kariernya sebagai jaksa, ia pernah menjabat sebagai Ka Penerangan Hukum dan Humas di Kejaksaan Tinggi Bali pada tahun 2006. Peran tersebut membuatnya aktif dalam edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan transparansi dan komunikasi publik penegakan hukum.
Selain itu, ia juga terlibat dalam menangani sejumlah perkara strategis yang menjadi perhatian publik di Bali, seperti kasus mafia tanah, Visa on Arrival (VoA) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, serta tata kelola dan pelayanan di rumah sakit daerah. Pengalaman ini membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan pelayanan publik dari sisi kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan perlindungan hak masyarakat.
Endrawan juga aktif menulis dan menyampaikan gagasan kritis-konstruktif mengenai pelayanan publik, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan di berbagai media elektronik. Aktivitas ini dipandang sebagai bentuk kontribusi intelektual sekaligus komitmen dalam mendorong perbaikan kualitas layanan publik dan kesadaran hukum masyarakat.
Pengalaman di Lembaga Strategis Negara
Selain pengalaman di daerah, Endrawan juga menjalani penugasan di berbagai lembaga strategis negara. Ia memiliki pemahaman kuat terhadap hukum administrasi negara serta pengalaman dalam pengambilan kebijakan publik.
Salah satu pengalaman penting adalah keterlibatannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang menuntut integritas tinggi, independensi pengawasan, dan kepatuhan tata kelola. Pengalaman pengawasan reformasi birokrasi diperoleh melalui penugasan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lembaga independen yang mengawal penerapan sistem merit dan manajemen aparatur sipil negara. Perspektif ini memperdalam pemahamannya atas dinamika birokrasi dan pencegahan maladministrasi.
Pengalaman kebijakan strategis lainnya diperoleh saat menjabat sebagai Direktur Kebijakan di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dengan keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan lintas kementerian/lembaga dan koordinasi nasional.
Kombinasi Pengalaman yang Relevan
Sebagai calon Anggota Ombudsman RI, Endrawan membawa perpaduan pengalaman sebagai jaksa (termasuk Penkum dan Humas Kejati Bali tahun 2006), penanganan perkara strategis di daerah, kontribusi pemikiran melalui media, pengalaman di lembaga independen seperti OJK dan KASN, serta kepemimpinan kebijakan di Bakamla RI. Kombinasi ini dinilai relevan dengan tantangan Ombudsman yang menuntut transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
Bagi Endrawan, keikutsertaannya dalam seleksi Ombudsman RI bukan sekadar pencapaian personal, melainkan kehadiran Bali dalam lembaga negara pengawas pelayanan publik. Uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI hari ini pun menjadi tahapan penting yang akan menentukan langkah dia selanjutnya.
“Saya mengikuti proses ini dengan sikap terbuka, menghormati mekanisme DPR, dan siap menjelaskan pandangan saya jika diminta. Selebihnya, saya serahkan sepenuhnya pada proses dan penilaian DPR RI,” kata jaksa asal Kerobokan, Badung, ini.
Setelah uji kelayakan dan kepatutan hari ini, DPR akan langsung menetapkan sembilan anggota Ombudsman baru, yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
“Saya mohon doa dan support masyarakat Bali semoga bisa terpilih menjadi Anggota Ombudsman RI,” ujar Endrawan yang saat ini bertugas di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Daftar 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI 2026-2031
- Abdul Ghoffara (Pegawai Negeri Sipil)
- AH Maftuchan (Praktisi LSM)
- Asnifriyanti Damanik (Advokat)
- Dian Rubianty (Kepala Perwakilan Ombudsman RI)
- Faisal Amir (Pegiat LSM)
- Fikri Yasin (Tenaga Ahli MPR)
- Hery Susanto (Anggota Ombudsman RI 2021-2026)
- I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan (Jaksa)
- Maneger Nasution (Akademisi)
- Muhammad Nurkhoiron (Pegiat HAM)
- Nazir Salim Manik (Akademisi)
- Nuzran Joher (Swasta)
- Partono (Peneliti)
- Radian Syam (Akademisi)
- Rahmadi Indra Tektona (Akademisi)
- Robertus Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI 2021-2026)
- Syafrida Rachmawati Rasahan (Tenaga Ahli MPR)
- Wahidah Suaib (Pegiat Pemilu)
