Kebijakan Penghematan Energi di Asia
Sejumlah negara di kawasan Asia mulai menerapkan kebijakan penghematan energi seperti bekerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja sebagai respons terhadap ancaman kelangkaan bahan bakar akibat konflik Iran. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM dan memastikan ketersediaan energi yang cukup.
Myanmar: WFH Setiap Hari Rabu
Pemerintah Myanmar telah mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu. Keputusan ini diambil guna menekan konsumsi bahan bakar, terutama dalam menghadapi potensi krisis energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kantor pemerintahan dan diberlakukan sejak 25 Maret 2026.
Adapun pengumuman kebijakan ini disampaikan oleh Tim Informasi Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Myanmar pada 22 Maret 2026 lalu. Selain WFH, pemerintah juga melarang pegawai pemerintah menggunakan kendaraan pribadi setiap hari Rabu, kecuali untuk urusan kedinasan yang mendesak. Pengecualian diberikan bagi instansi esensial seperti kesehatan dan imigrasi yang tetap beroperasi normal.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pengguna kendaraan mendaftar National Fuel Pass atau Sistem Kartu Kuota BBM Nasional. Namun, kuota yang diberikan dinilai terlalu rendah, yakni hanya 15 liter untuk mobil pribadi dan 5 liter untuk sepeda motor, yang memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Sri Lanka Ikuti Langkah Serupa
Sebelum Myanmar, pemerintah Sri Lanka juga telah menetapkan hari Rabu sebagai hari libur tambahan bagi instansi publik. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 18 Maret 2026. Penyebabnya adalah ancaman kelangkaan pasokan energi akibat konflik di Selat Hormuz, jalur vital yang memasok minyak dari Teluk ke kawasan Asia.
Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dalam rapat darurat bersama pejabat senior pada 16 Maret 2026, menegaskan bahwa negara harus bersiap untuk kemungkinan terburuk meskipun tetap mengharapkan hasil yang terbaik. Kebijakan sistem empat hari kerja ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga akan diterapkan di sekolah-sekolah serta universitas.
Indonesia Mulai Pertimbangkan WFH
Sementara itu, wacana WFH serupa juga dikabarkan akan diterapkan di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut secara tersirat mulai dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Ia mengungkapkan bahwa pemberlakuan kebijakan WFH selama satu hari dalam seminggu bagi ASN maupun pegawai swasta kini tinggal menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
Tito menyampaikan pernyataannya saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (25/3/2026). Ia mengimbau publik untuk bersabar menanti pengumuman resmi terkait teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. “Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar saja,” ujarnya.
Efisiensi Konsumsi BBM dengan WFH
Langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi konsumsi BBM tersebut dipastikan tetap memprioritaskan operasional layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tito meyakini bahwa sistem birokrasi saat ini sudah sangat adaptif terhadap pola kerja jarak jauh, merujuk pada keberhasilan pengelolaan pegawai selama masa pandemi Covid-19.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa Kemendagri memiliki rekam jejak yang solid dalam menjaga efektivitas kerja meski dengan pembatasan mobilitas fisik.
Instruksi untuk Kepala Daerah
Terkait kesiapan di level pemerintah daerah (pemda), Tito menilai sebagian besar wilayah sudah memiliki basis pengalaman yang mumpuni. Namun, ia berencana memberikan penjelasan dan instruksi khusus bagi para kepala daerah yang baru saja menjabat agar implementasi WFH berjalan selaras dengan target pemerintah pusat.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” pungkasnya.
