Pemimpin Harus Siap Dikritik dan Difitnah
Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, hujatan, dan fitnah. Ia menyatakan bahwa kritik tersebut dianggap sebagai bentuk koreksi yang penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah harus siap untuk dihujat, siap untuk difitnah. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dan tidak boleh patah semangat,” ujar Prabowo saat meninjau rumah hunian sementara (huntara) korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (1/1/2026).
Ia menekankan bahwa meskipun kritik bisa berupa fitnah, ia tetap menerimanya sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai pemimpin. “Semua itu kita terima sebagai koreksi. Tidak apa-apa, walaupun itu fitnah. Kalau kita tahu, di hati kita, bahwa itu tidak benar, hal tersebut menjadi kewaspadaan bagi kita.”
Kritik Terhadap Penanganan Bencana di Sumatra
Penanganan bencana di Sumatra sempat menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi lingkungan, hingga aktivis. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
- Respons awal yang lambat: Banyak wilayah terisolasi selama beberapa hari tanpa bantuan memadai. Masyarakat terpaksa berjuang mandiri karena infrastruktur rusak, sehingga distribusi logistik terhambat.
- Penolakan status bencana nasional: Status ini dinilai tidak sesuai dengan jumlah korban jiwa yang melebihi 1.000 orang serta kerusakan infrastruktur yang masif. Beberapa pihak seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), anggota DPR RI Dede Yusuf, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mendesak penetapan status bencana nasional.
- Penolakan bantuan asing: Keputusan pemerintah menolak bantuan asing dikritik karena dinilai menghambat proses pemulihan dan penanganan pasca-bencana, terutama untuk wilayah yang terisolasi.
- Kurang fokus pada akar masalah: Bencana di Sumatra bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi juga bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan. Data dari WALHI menunjukkan bahwa lebih dari 1,4 juta hektar hutan hilang di tiga provinsi sejak 2016-2024 akibat tambang, sawit, dan HTI.
Pemerintah dinilai gagal menegakkan hukum lingkungan, melakukan evaluasi penggunaan lahan, dan mencegah risiko bencana secara jangka panjang. Namun, pemerintah tetap berfokus pada respons darurat.
Apresiasi atas Penanganan Bencana
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas penanganan bencana di wilayah Sumatra Utara, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia menyebut bahwa sebagian besar wilayah terdampak bencana telah mengalami perbaikan.
“Juga di seluruh Sumatra Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa sekarang mungkin tinggal lima desa yang masih terputus,” kata Prabowo dalam sambutannya kepada warga penyintas bencana.
Prabowo juga meninjau pembangunan infrastruktur darurat, termasuk jembatan, yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak.
Komitmen Pemerintah untuk Memulihkan Rumah Korban
Masih dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk segera membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak atau hilang. Ia optimis bahwa pemulihan pasca-bencana akan berjalan dengan baik.
“Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah, untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hukum. “Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara dan terutama kepentingan rakyat kita.”
