Kinerja BUMD di Kabupaten Siak Masih Belum Optimal
Kabupaten Siak memiliki lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi. Namun, hanya tiga dari lima perusahaan tersebut mampu memberikan kontribusi dalam bentuk deviden kepada pemerintah daerah. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Bumi Siak Pusako (BSP), PT Permodalan Siak (Persi), dan PT Siak Pertambangan Energi (SPE). Sementara dua lainnya, yaitu PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), belum memberikan kontribusi sama sekali.
Asisten II Setdakab Siak, Heriyanto, menyampaikan bahwa saat ini terdapat lima BUMD yang beroperasi di Kabupaten Siak. Berikut rinciannya:
-
PT Sarana Pembangunan Siak (SPS)
Sebagai BUMD dengan aneka usaha, SPS bergerak di bidang industri, Migas, dan jasa. Pengalaman perusahaan ini mencakup penyediaan internet, Migas, perdagangan, dan properti. -
PT Bumi Siak Pusako (BSP)
BSP bergerak di bidang industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi (Migas). Perusahaan ini mengelola Wilayah Kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru (CPP) di Riau. Fokus utama BSP adalah eksplorasi, produksi, dan pengembangan energi. -
PT Permodalan Siak (Persi)
Persi merupakan BUMD yang bergerak pada penyaluran kredit/bantuan permodalan, jasa manajemen, dan pemasaran untuk UMKM dan koperasi. Selain itu, Persi juga beroperasi di sektor perkebunan sawit dan unit bisnis perbankan (BPRS Siak Jaya). -
PT Siak Pertambangan Energi (SPE)
SPE bergerak di jasa penunjang Migas, termasuk pengoperasian rig pengeboran. Perusahaan ini juga fokus pada pengembangan usaha di bidang energi, ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan. -
PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)
KITB bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan industri terintegrasi. Lokasinya berada di kecamatan Sungai Apit.
Kontribusi Deviden yang Masih Rendah
Dari lima BUMD tersebut, hanya tiga perusahaan yang telah memberikan deviden kepada daerah. Meskipun demikian, kontribusi yang diberikan dinilai masih jauh dari maksimal. Heriyanto menyebutkan bahwa bahkan untuk PT SPE, devidennya masih relatif kecil. “Jadi memang belum sesuai dengan harapan kita,” ujarnya.
Sementara itu, dua BUMD lainnya, yakni PT SPS dan PT KITB, hingga kini belum memberikan deviden sama sekali. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan akan terus melakukan pembenahan agar seluruh BUMD dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah Pembenahan yang Dilakukan
Heriyanto menjelaskan, salah satu langkah pembenahan yang sudah dilakukan adalah dengan mengganti seluruh komisaris BUMD. Saat ini, seluruh posisi komisaris di lima BUMD tersebut telah diisi oleh pejabat yang baru dan bersifat definitif.
Selain itu, pemegang saham juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) atau seleksi terbuka untuk pengisian jabatan direksi BUMD. Seleksi ini akan dibuka secara profesional dan dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan.
“Dalam waktu dekat akan dibuka UKK untuk PT KITB, setelah itu menyusul PT BSP dan dilakukan secara bertahap,” kata Heriyanto.
Ia menambahkan, terdapat dua BUMD yang masa periodesasi direksinya berakhir pada 2027, yakni PT Persi dan PT SPS, meskipun dalam perjalanannya tetap bisa dilakukan evaluasi.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Siak Afni Zulkifli mengakui bahwa pembenahan BUMD menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, kinerja BUMD sangat penting karena menjadi salah satu tulang punggung PAD Kabupaten Siak.
“Intinya kami sedang membenahi. Karena kinerja BUMD ini menjadi salah satu penopang PAD. Memang banyak BUMD yang bermasalah,” kata Afni.
Ia menegaskan, pergantian seluruh komisaris dan rencana seleksi terbuka untuk direksi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola BUMD.
“Semua komisaris sudah baru. Untuk direksi juga akan digelar UKK secara terbuka dan profesional,” ujarnya.
Afni menambahkan, untuk saat ini BUMD yang belum dapat dilakukan pergantian direksi adalah PT Persi dan PT SPS karena masa jabatannya baru berakhir pada 2027. Meski begitu, evaluasi kinerja tetap akan dilakukan secara berkala guna memastikan BUMD berjalan sesuai dengan target dan kepentingan daerah.
