Perundingan Iran dan AS di Geneva: Peluang atau Ancaman?
Pada 17 Februari, delegasi Iran dan Amerika Serikat (AS) akan kembali berunding di Geneva, Swiss. Ini adalah kelanjutan dari perundingan putaran pertama yang digelar di Oman pasca-perang 12 hari antara Iran dan Israel-AS pada Juni tahun lalu. Meskipun sangat penting bagi masa depan Republik Islam Iran dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, peluang keberhasilannya tergolong rendah.
Presiden AS Donald Trump telah memobilisasi aset militer AS secara besar-besaran untuk menekan Iran. Kapal induk USS Abraham Lincoln bersama gugus tempur kapal perang serta jet tempurnya sedang dikerahkan. Sementara itu, kapal induk USS Gerald Ford yang memuat 75 jet tempur juga sedang bergerak ke kawasan Teluk Persia. Meskipun ekonomi Iran sedang dalam kondisi sulit, kemarahan masyarakat atas tewasnya ribuan demonstran, dan kapasitas militernya merosot, Iran tidak dalam posisi untuk menyerah pada tuntutan eksesif Trump.
Tuntutan tersebut meliputi: Iran harus menghentikan total program nuklirnya, membatasi program rudalnya, serta memutus jaringan proksinya di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman. Di sisi lain, retorika ancaman perang antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei semakin meningkat. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melakukan latihan perang besar-besaran di mulut Selat Hormuz, tempat lalu-lalang tanker-tanker internasional yang mengangkut 20 persen kebutuhan energi dunia. Latihan ini memberi pesan bahwa Iran siap berperang jika AS memulai serangan.
Proyek Netanyahu dan Pengaruhnya pada Trump
Tuntutan Trump berbeda dengan ketika ia mundur dari kesepakatan multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) terkait program nuklir Iran pada 2018. Mundurnya Trump disertai tekanan maksimum untuk memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA yang tidak memuaskan Israel di bawah PM Benjamin Netanyahu. Perlu diketahui, JCPOA juga mengecewakan lobi Yahudi AIPAC, kaum hawkish di kalangan Partai Republik, dan komunitas Evangelis yang merupakan basis dukungan Trump.
Tuntutan Trump bertambah saat ia bertemu Netanyahu di resor Mar-a-Lago, Kalifornia, pada 29 Desember atau sehari setelah pecah demonstrasi di Iran akibat mata uang riyal terjun bebas yang memicu inflasi tinggi. Di rumah peristirahatan Trump itu, keduanya membicarakan isu Iran. Setelah itu, keduanya mengorkestrasi demonstrasi. AS mengirim 6.000 unit Starlink ke Iran untuk merespons blackout internet yang dilakukan rezim mullah Iran, mendorong demonstran menduduki lembaga-lembaga pemerintah, dan menjanjikan bantuan bila aparat Iran masih menembaki demonstran.
Setelah demonstrasi berhasil diatasi dan demonstrasi prorezim yang menghadirkan puluhan ribu orang, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berunding tidak langsung dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner di Oman, 6 Februari. Perundingan itu disebut “konstruktif”, tapi tak ada terobosan. Iran hanya bersedia merundingkan program nuklirnya dan mewanti-wanti bahwa program rudalnya adalah garis merah. Tetapi bersedia mencairkan uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen sesuai dengan Pakta Nonproliferasi Nuklir (NPT) di mana Iran adalah penandatangannya.
Strategi Pemerintahan Trump di Timteng
Khawatir pada komitmen Trump melanjutkan perundingan dengan Iran, pada 11 Februari, Netanyahu kembali menemui Trump di Gedung Putih. Selain Gaza, isu lain yang dibicarakan adalah Iran. Netanyahu meyakinkan Trump bahwa Iran tak bisa dipercaya dan bahwa solusi militer untuk penggantian rezim merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan isu Iran. Lagi-lagi Trump terpengaruh dan memutuskan mengirim gugus tempur USS Gerald Ford untuk meningkatkan tekanan. Teheran justru memperkeras posisinya bahwa bila diserang, militernya akan menyerang seluruh pangkalan militer di kawasan.
Strategi pemerintahan Trump di Timteng memeng beririsan dengan kepentingan Israel. Dalam konsep Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis tahun lalu, Washington tak lagi memprioritaskan Timteng dalam kebijakan luar negerinya. Untuk itu, Israel harus diperkuat untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri. Namun, sejak pecah perang 7 Oktober 2023, konstelasi politik di kawasan berubah.
Kini Israel, bukan Iran, yang dilihat Arab sebagai ancaman nyata. Rezim Bashar al-Assad di Suriah, musuh Arab sekaligus sekutu Iran, telah runtuh. Di bawah pemerintahan baru Suriah, Saudi menjalin hubungan erat dengannya. Riyadh pun memperkuat pengaruhnya di Lebanon setelah Hezbollah melemah.
Perang yang Tidak Masuk Akal
Iran dikenal sebagai perunding ulung. Tapi apakah dia akan berhasil membawa Trump pada perdamaian komprehensif? Ada beberapa hal yang memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, posisi politik Trump di kawasan lemah. Tidak ada satupun negara di kawasan bersedia mendukung serangan AS ke Iran. Dampaknya tak tertanggungkan. Mereka bukan hanya menanggung serangan balasan Iran, tapi juga keterlibatan proksi Iran seperti Kataib Hezbollah (Irak), Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon).
Kedua, kendati militernya merupakan yang terkuat di dunia, AS tidak akan memenangkan perang melawan Iran. Target serangan AS di Iran bisa sukses, tapi kecil kemungkinannya bisa menghasilkan penggantian rezim karena tak ada kelompok oposisi yang kuat dan kredibel. Sebaliknya, serangan AS justru akan menyatukan rakyat Iran.
Ketiga, kemenangan cepat tidak mungkin dicapai. Padahal, perang berkepanjangan akan mengganggu perekonomian dunia. Melejitnya harga minyak dunia yang disertai inflasi tinggi bukan saja menganggu ekonomi AS, tapi juga keamanan, ekonomi, dan masa depan sekutunya di kawasan.
Dalam konteks politik domestik AS, perang panjang bisa menggerus suara Republik dalam pemilu sela AS tahun ini. Belum lagi kebijakan tarif Trump merugikan publik AS akibat harus membeli barang yang lebih mahal.
Keempat, Iran memang bukan tandingan militer AS. Tapi kemenangan perang tidak hanya ditentukan oleh superioritas militer sebuah negara, tapi juga melibatkan elemen psikologis, budaya, sejarah, rekam jejak, dan tujuan perang. Ketika martabatnya dilukai dan eksistensinya dipertaruhkan, sebuah bangsa akan melawan dengan semua kemampuan yang dimiliki.
Harapan dan Tantangan di Geneva
Setelah perundingan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemahaman tentang prinsip-prinsip pedoman kesepakatan telah dicapai. Selain kesediaan mereduksi tingkat pengayaan uranium hingga ke aras yang diizinkan oleh Pakta Nonproliferasi Nuklir (NPT) di mana Iran adalah penandatangannya, Iran juga bersedia menjual energinya ke AS, kerja sama Iran-AS di bidang gas, minyak, dan mineral, atau bahkan membeli pesawat dari AS.
Namun, sebagai imbalan, Iran menuntut pencabutan semua sanksi AS. Tawaran Iran ini cukup menarik yang diasumsikan sebagai konsesi besar untuk memungkinkan Trump memerintahkan penarikan mundur semua aset militernya di Laut Arab. Perundingan yang berakhir cepat, hanya tiga jam untuk isu-isu yang rumit dan sensitif, bisa saja kita menginterpretasikan gap antara posisi Iran dan AS masih sangat lebar, meskipun Araghchi menyatakan perundingan berlangsung dalam atmosfer yang konstruktif.
Walakin, Netanyahu tak akan menyetujuinya kecuali program nuklir Iran dihentikan total, rudal balistiknya dibatasi, dan kesediannya menarik diri dari kepemimpinannya dalam jaringan proksinya di negara-negara Arab.
Merespons hasil perundingan itu, Trump mengakui Iran adalah perunding yang ulung. Ini isyarat bahwa tawaran Iran cukup menarik tapi belum cukup.
Kalau dalam perundingan berikutnya – kalau perundingan akan terjadi – mungkin Iran bisa menambah konsesi berupa kesediaannya mengurangi atau bahkan memutuskan pertaliannya dengan proksi-proksinya, posisi Iran di mata negara-negara Arab kian kuat. Sebaliknya, posisi AS dan Israel semakin lemah. Kalau konsesi Iran ditolak AS, perang tak bisa dihindari, dan dunia siap-siap menghadapi krisis ekonomi yang serius, yang berpotensi merambah pada krisis politik. Indonesia harus siap-siap menghadapi dampak buruk ini.
