JAKARTA – Selama empat dekade terakhir, banyak hal telah terjadi di dunia kesehatan Indonesia, mulai dari perkembangan hingga tantangan. Sejak tahun 1985 hingga 2025, sektor kesehatan di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik dalam hal kebijakan, industri, sistem kesehatan nasional, teknologi, maupun capaian kesehatan masyarakat.
Perkembangan Kesehatan Indonesia dari Tahun ke Tahun
1985
Pada 1980-an, pemerintah mulai meningkatkan cakupan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), memperluas layanan imunisasi dasar seperti polio, DPT, dan campak, serta mengintensifkan jaringan posyandu untuk pemantauan tumbuh-kembang dan gizi anak. Ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di tingkat dasar.
1986–1988
Pada periode ini, pemerintah mulai memperkuat program untuk kesejahteraan ibu dan anak melalui penguatan program Kelas Ibu Hamil, KIA, dan posyandu balita. Selain itu, standar pelayanan dasar mulai diterapkan di seluruh Puskesmas, memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang merata.
1989
Departemen Kesehatan menetapkan “Bulanan Imunisasi” dan meningkatkan capaian imunisasi setelah menjadi program nasional. Hal ini membantu menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi.
1990-an
Pada periode ini, pemerintah mulai membangun kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS, edukasi publik, serta program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan stigma terhadap penyakit tersebut. Pada 1991–1993, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dibentuk untuk memperluas edukasi HIV/AIDS, baik di sekolah-sekolah maupun media publik.
Selain itu, Departemen Kesehatan juga meluncurkan program Imunisasi Hepatitis B dan melakukan penguatan laboratorium dasar penyakit menular, serta mulai memperkenalkan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
1997–1998
Krisis moneter 1997 memaksa reformasi birokrasi. Di akhir 1990-an, kebijakan promosi PHBS mulai diperkuat, serta mulai memasifkan penanganan Tuberkulosis (TB) dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course).
2000-an
Pada periode ini, pemerintah mulai menyusun sistem jaminan sosial untuk pembiayaan layanan dasar melalui alokasi dana ke Puskesmas. Pada 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disahkan dan kerangka hukum jaminan sosial ditetapkan. Pada 2005, Jamkesmas diluncurkan sebagai program pembiayaan untuk warga miskin.
2006
Muncul ancaman flu burung (H5N1), yang direspons dengan memperkuat sampling dan surveilans. Periode ini juga diisi persiapan legislatif dan teknis untuk membentuk BPJS.
2007
Puskesmas dengan rawat inap mulai dikembangkan di daerah terpencil, memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
2008
Pemerintah memperkuat program gizi nasional, termasuk penanganan stunting.
2009
Selain itu, pemerintah juga mulai mempersiapkan program Jampersal untuk memberi layanan persalinan gratis.
2010-an
UU BPJS disahkan dan Program Jampersal diluncurkan pada 2011. BPJS Kesehatan mulai beroperasi, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Pada periode ini, Indonesia memiliki skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan mencapai cakupan universal dan mengubah cara masyarakat mengakses layanan kesehatan ke pembiayaan solidaritas.
2015–2019
Periode ini memasuki era digitalisasi di industri dan sektor kesehatan. INA-CBG mulai diwajibkan di seluruh rumah sakit dan program akreditasi rumah sakit diperketat untuk menggenjot mutu layanan. Pemerintah juga memulai layanan SIMPUS (sistem informasi Puskesmas), SISRUTE (sistem rujukan), dan persiapan integrasi data. Di periode ini, mulai terlihat perbaikan mutu di rumah sakit yang terakreditasi dan mulai terlihat perbaikan manajemen data walau belum terintegrasi nasional penuh.
2020-an
Pandemi COVID-19 mengguncang dunia kesehatan, tak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Periode ini memaksa adaptasi besar, di mana pemerintah dan seluruh rumah sakit harus berjibaku melakukan penguatan kapasitas laboratorium PCR, pembangunan fasilitas isolasi, dan peluncuran aplikasi PeduliLindungi untuk tracing, sertifikat vaksin, dan pengawasan mobilitas.
2021
Pemerintah mulai meluncurkan dan melakukan kampanye vaksinasi massal dengan menyiapkan ratusan juta dosis vaksin. Digitalisasi juga didorong dengan sistem pendaftaran dan verifikasi vaksinasi digerakkan oleh PeduliLindungi yang berdasarkan NIK. Aplikasi tersebut saat ini menjadi bagian dari integrasi data yang berevolusi menjadi SatuSehat untuk rekam medis terintegrasi.
2023
Pemerintah mulai merumuskan program transformasi layanan kesehatan dengan enam pilar:
* Layanan primer
Layanan rujukan
Ketahanan kesehatan
Pembiayaan
SDM Kesehatan
* Teknologi & data
Selain itu, juga meluncurkan serta menerapkan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia-Ku) untuk mencatat imunisasi dan data kesehatan anak.
2024
Pemerintah melakukan percepatan kebijakan mewajibkan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk fasilitas kesehatan terdaftar dan mulai memperketat peraturan pengendalian rokok, seperti menentukan kenaikan usia beli dan pembatasan iklan.
2025
Pemerintah meluncurkan program skrining kesehatan tahunan gratis yang bisa diakses setiap ulang tahun warga, untuk mendeteksi dini tiga penyakit silent killer yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol, hingga kesehatan jiwa, dan beberapa pemeriksaan preventif. Program ini didanai besar dan ditargetkan menjangkau puluhan juta orang pada 2025. Selain itu, Indonesia juga menutup Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2. Keberhasilan yang dicapai setelah kampanye imunisasi masif sejak bermulanya wabah pada 2022. WHO menyatakan Indonesia bebas KLB polio tipe 2 pada 19 November 2025.
