Pemahaman tentang Diplomasi Netral dalam Konteks Palestina
Dalam beberapa hari terakhir, muncul pembelaan terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Dari berbagai sudut pandang, mereka menganggap bahwa keberadaan di forum internasional memberikan ruang diplomasi yang lebih luas dibandingkan jika tidak ikut. Dengan begitu, Indonesia bisa menyampaikan pandangan secara langsung kepada aktor-aktor kunci yang terlibat dalam konflik, termasuk Israel.
Cara berpikir ini berasal dari asumsi umum dalam praktik diplomasi global, yaitu diplomasi netral. Menurut pendapat tersebut, dengan menjaga hubungan setara terhadap semua pihak, sebuah negara akan lebih mudah diterima, lebih didengar, dan akhirnya lebih berpengaruh. Dalam konteks Palestina, netralitas sering dipandang sebagai prasyarat agar Indonesia dapat menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar, seperti Israel dan Amerika Serikat.
Beberapa narasi muncul, misalnya “Indonesia siap mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina” atau “Israel pun juga harus dijaga keamanannya.” Di sini, netralitas bukan dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan strategi awal untuk memperoleh akses dan kredibilitas.
Ilusi Diplomasi Netral
Ilusi diplomasi netral ini juga pernah melahirkan Abraham Accords. Normalisasi hubungan dengan Israel sering dipromosikan dengan argumen bahwa untuk mendamaikan dua pihak, kita perlu berteman dengan keduanya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Setelah negara-negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel, tidak ada kemajuan berarti menuju kemerdekaan Palestina. Justru sikap sungkan dan tidak berani mengecam Israel muncul karena merasa “sudah berteman.”
Isu Palestina semakin bergeser dari persoalan penjajahan menjadi sekadar masalah kemanusiaan dan rekonstruksi. Dalam studi Hubungan Internasional, kehadiran suatu negara di forum internasional tidak otomatis berarti punya pengaruh. Yang menentukan bukan hanya duduk di meja perundingan, tetapi juga siapa yang mengendalikan agenda, siapa yang memegang keputusan akhir, dan bagaimana forum itu dirancang sejak awal.
Peran Daya Tekan dalam Mediasi Konflik
Bercovitch, profesor Hubungan Internasional dari Selandia Baru, menyatakan bahwa mediator membutuhkan daya tekan (leverage) untuk menyeimbangkan ketimpangan kekuasaan dan mendorong perilaku kooperatif antara pihak-pihak yang berkonflik. Dia juga mengutip pakar mediasi lainnya, Zartman dan Touval (1985), bahwa upaya mediasi justru lebih efektif ketika para mediator tidak semata-mata bersikap netral, melainkan memiliki sumber daya bernilai bagi para pihak, seperti dukungan politik atau sumber daya ekonomi.
Jadi, berhasilnya mediasi bukan karena mediatornya netral, tetapi karena memiliki daya tekan pada pihak-pihak yang berkonflik. Jika kerangka ini digunakan untuk membaca BoP, maka persoalannya menjadi jelas. Yang terjadi adalah ketidaknetralan yang berpihak pada pihak yang lebih kuat, yaitu Israel.
Kritik terhadap Board of Peace (BoP)
Masalah utama BoP bukanlah absennya daya tekan, melainkan arah penggunaan daya tekan tersebut. BoP sejak awal dirancang dalam konteks relasi kekuasaan yang jelas berpihak pada Israel sebagai pihak yang lebih kuat. Amerika Serikat, sebagai inisiator utama BoP, memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer yang sangat besar.
Dari Piagam BoP sudah jelas terbaca bahwa lembaga ini tidak dibentuk melalui perundingan terbuka. Keputusan-keputusan tidak lahir dari keseimbangan suara dan posisi negara anggota tidak memberikan daya tawar yang menentukan. Bahkan Trump punya hak veto atas keputusan-keputusan BoP.
Pengaruh dan daya tekan yang besar yang dimiliki AS tidak digunakan untuk menekan Israel. Israel sama sekali tidak diberi sanksi setelah melakukan genosida dan menghancurkan Gaza. Israel dijadikan anggota BoP sementara Palestina tidak dilibatkan. Justru negara-negara lain yang diminta menyumbang 1 miliar USD (Rp.17 Triliun) untuk keanggotaan di BoP dan pembiayaan rekonstruksi Gaza.
Kesimpulan: Pengaruh dalam Konflik Asimetris
Keikutsertaan Indonesia dalam badan yang sangat tidak netral ini dan berharap bisa punya pengaruh, sungguh bagaikan menggantang asap. Logikanya, merujuk pada teori Berkovich, para pembela Palestina baru akan punya pengaruh jika tidak netral (di hadapan Israel) dan benar-benar menggunakan seluruh daya tekan yang dimilikinya.
Dengan demikian, BoP bukanlah “satu-satunya solusi realistis” seperti yang disampaikan sebagian pengamat. Solusi yang jauh lebih realistis adalah menggunakan daya tekan kita. Indonesia perlu mengambil inisiatif, memimpin negara-negara OKI dan Global South untuk menyatukan seluruh daya ekonomi, politik, dan diplomatik dalam menekan Israel.
Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP ini bukan harga mati. Indonesia bisa saja keluar dari lembaga ini jika mudaratnya ternyata lebih besar daripada manfaatnya. Semoga tulisan ini menambah argumen bahwa sejak sekarang pun sudah bisa dipastikan, mudarat BoP lebih besar.
