Pertemuan Teknis Proyek Energi Terbarukan di Nunukan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali melanjutkan pembahasan proyek energi terbarukan bersama KRAFTIA Corporation dalam pertemuan teknis yang digelar di Ruang Rapat Forkopimda, Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (9/4/2026). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 3 Desember 2025.
Pemimpin dan Peserta Rapat
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Nunukan, Sirajuddin, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Juni Mardiansyah, serta Kepala Dinas Perhubungan Nunukan H Abdul Munir. Hadir pula perwakilan KRAFTIA Corporation dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Sirajuddin menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk melihat perkembangan proyek sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menekankan pentingnya pertemuan ini dalam memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.
Fokus Pembahasan Proyek
Adapun pembahasan difokuskan pada progres pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) yang direncanakan berlokasi di Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan. Proyek ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, melibatkan PT PLN ULP Nunukan, serta didukung pendanaan dari New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
Kenaikan Biaya Konstruksi
Perwakilan KRAFTIA Corporation, Akbar, mengungkapkan bahwa proyek yang telah diinisiasi sejak 2024 tersebut mengalami sejumlah penyesuaian, terutama akibat kenaikan biaya konstruksi. Ia menyebutkan bahwa terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dari perencanaan awal, sementara NEDO telah menetapkan batasan standar biaya yang tidak dapat dilampaui.
Pembengkakan anggaran mencapai sekitar Rp140 miliar, dipicu oleh kenaikan biaya konstruksi pembangkit biomassa, pekerjaan sipil, serta transportasi bahan baku tandan kosong kelapa sawit. Kondisi per Maret 2026 menunjukkan adanya peningkatan biaya yang cukup besar dibandingkan perencanaan awal, sehingga proyek ini sempat berisiko tidak dapat dilanjutkan.
Langkah Efisiensi yang Dilakukan
Meski demikian, berbagai langkah efisiensi telah dilakukan. Di antaranya desain ulang pekerjaan sipil dengan melibatkan konsultan, negosiasi dengan produsen boiler, serta koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh pembebasan pajak. Selain itu, dilakukan penyesuaian kapasitas PLTS dari semula 1,8 MWp menjadi 1,3 MWp, bahkan disiapkan opsi hingga 0,65 MWp guna menekan biaya.
Langkah ini diambil agar proyek tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi utamanya dalam menjaga keandalan listrik di Nunukan.
Peran Pemerintah Daerah
Perwakilan KRAFTIA Corporation lainnya, Ida Lisa, menambahkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Nunukan difokuskan pada penyediaan dan pematangan lahan. Dari total lahan sekitar 3,5 hektare yang disiapkan, pemerintah daerah diminta mematangkan sekitar 0,8 hektare di area yang lebih datar.
Ia juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Jepang kepada Indonesia, sehingga standar spesifikasi dan keselamatan harus terpenuhi dengan baik.
Tanggapan dari Pemkab Nunukan
Menanggapi hal tersebut, Sirajuddin memastikan Pemkab Nunukan akan segera melakukan rapat internal guna menentukan langkah lanjutan, termasuk kesiapan lahan yang diminta. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar keputusan yang diambil tepat dan mendukung kelancaran proyek.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak dijadwalkan kembali menggelar pertemuan dalam waktu dekat.
Dukungan dari PLN
Sementara itu, pimpinan PT PLN ULP Nunukan, Rendra, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek energi baru terbarukan tersebut. Ia menyatakan bahwa dari sisi sistem, pihaknya sudah siap dan tinggal menunggu realisasi proyek.
