Kebijakan Pemasangan Listrik Baru dan Isu Foto Selfie dengan KTP
Kebijakan pemasangan listrik baru yang menuntut pelanggan untuk menyertakan foto selfie dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Isu ini muncul setelah beberapa pengguna media sosial mengungkapkan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi mereka.
PT PLN (Persero), sebagai penyedia layanan kelistrikan utama di Indonesia, memberikan penjelasan mengenai syarat administrasi dalam proses pemasangan listrik baru. Menurut perusahaan, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan validitas data diri pelanggan dan mencegah penyalahgunaan informasi.
Penjelasan PT PLN tentang Syarat Foto Selfie
Menurut Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, foto selfie dengan KTP diperlukan dalam proses permohonan pasang baru, pasang kembali, maupun perubahan daya pada golongan tarif subsidi Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri. Tujuan dari pengambilan foto tersebut adalah untuk meningkatkan akurasi dan validitas data pelanggan.
“Oleh karena itu, dalam proses permohonan pasang baru, pasang kembali, maupun perubahan daya pada golongan tarif subsidi Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri, pelanggan diminta melengkapi data pendukung, termasuk foto selfie dengan KTP untuk meningkatkan keakuratan dan validitas data,” jelas Greg saat dihubungi Kompas.com.
PLN menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan data pelanggan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan data pribadi, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan.
Kekecwaan dan Kekhawatiran Masyarakat
Meskipun PT PLN memberikan penjelasan, sebagian masyarakat masih merasa khawatir. Beberapa orang mengungkapkan kekhawatiran bahwa data pribadi mereka bisa disalahgunakan, misalnya untuk pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data.
Salah satu pengguna media sosial, @t*, mengungkapkan kecemasannya melalui cuitan di platform X (dulu Twitter). Ia bertanya apakah benar proses pemasangan listrik baru memerlukan foto selfie dengan KTP. Dalam cuitannya, ia juga menyertakan gambar yang menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Respons dari warganet lainnya pun bervariasi. Beberapa menyampaikan kekhawatiran serupa, sementara yang lain berbagi pengalaman mereka sendiri. Misalnya, salah satu pengguna mencatat bahwa ia hanya perlu membawa KTP dan KK fotocopy untuk melakukan pemasangan listrik.
Tarif Listrik PLN Terbaru
Selain isu foto selfie dengan KTP, masyarakat juga tertarik dengan perubahan tarif listrik PLN. Pemerintah memutuskan bahwa tarif tenaga listrik PLN pada Januari 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan, baik untuk subsidi maupun non subsidi.
Pembatasan tarif ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi pada Triwulan I atau Januari-Maret 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.
Berikut adalah rincian tarif listrik PLN per kWh yang berlaku pada Desember 2025:
- Tarif Listrik Rumah Tangga
- Golongan R1 (Subsidi) 450 VA = Rp415 per kWh
- Golongan R1 (Subsidi) 900 VA = Rp605 per kWh
- Golongan R1 (Non-Subsidi) 900 VA = Rp1.352 per kWh
- Golongan R1 (Non-Subsidi) 1.300–2.200 VA = Rp1.444,70 per kWh
- Golongan R2 (3.500–5.500 VA) = Rp1.699,53 per kWh
-
Golongan R3 (≥6.600 VA) = Rp1.699,53 per kWh
-
Tarif Listrik Bisnis dan Industri
- Golongan B1 (Bisnis kecil) 450–5.500 VA = Rp1.444,70 per kWh
- Golongan B2 (Bisnis menengah) 6.600–200.000 VA = Rp1.444,70 per kWh
- Golongan B3 (Bisnis besar) >200.000 VA = Rp1.035,78 per kWh untuk LWBP dan WBP (Terapkan Time of Use (TOU) dengan tarif WBP/LWBP berbeda)
Golongan R-1 subsidi ditujukan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara R-1 nonsubsidi mencakup rumah tangga menengah dengan tarif mengikuti harga keekonomian.
