Wira Arizona dan Kontroversi Jasa Editing Video Gratis
Wira Arizona kini menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya di media sosial Threads yang menyebut jasa editing video seharusnya gratis. Pernyataan tersebut memicu pro dan kontra, terutama dari kalangan pekerja ekonomi kreatif. Wira, yang merupakan jaksa yang menangani kasus Amsal Christy Sitepu, kini tengah menghadapi sorotan karena keterkaitannya dengan isu ini.
Latar Belakang Kasus Amsal Christy Sitepu
Kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Amsal, yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video profil kepada 20 desa di empat kecamatan. Dalam proposal yang diajukan, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp 30 juta per desa.
Namun, masalah hukum muncul ketika proposal tersebut diduga disusun tidak sesuai kondisi sebenarnya atau mengalami mark up. Hasil analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo menunjukkan bahwa biaya pembuatan video seharusnya sekitar Rp 24,1 juta per desa. Selisih nilai inilah yang menjadi dasar dugaan kerugian negara.
Dalam persidangan, jaksa menyebut kerugian negara mencapai Rp 202 juta. Namun, kuasa hukum Amsal mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Willyam Raja Dev, kuasa hukum Amsal, mengatakan bahwa perhitungan Rp 200 juta ini dari mana.
Klaim Korban dan Intimidasi
Amsal mengaku seluruh jasa editing video yang ia kerjakan justru dianggap tidak memiliki nilai oleh jaksa. Hal ini diungkapkan Amsal saat mengadukan kasusnya ke Komisi III DPR RI melalui Zoom dari Sumatera Utara, Senin (30/3/2026). Ia tampak tak kuasa menahan tangis saat menjelaskan perkara yang menjeratnya.
“Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo,” ujar Amsal.
Ia menjelaskan, dalam proposal yang diajukan terdapat rincian biaya produksi video, namun seluruh komponen tersebut disebutnya dianggap bernilai nol.
“Itu ada ide, ide itu besarannya di dalam proposal itu Rp 2 juta. Editing Rp 1 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon Rp 900.000, yang totalnya Rp 5,9 juta ini semuanya dianggap Rp 0 oleh auditor maupun Jaksa Penuntut Umum,” kata dia.
Selain itu, Amsal juga mengaku mengalami intimidasi selama proses hukum berlangsung. “Dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies cokelat,” ujarnya.
Ia menyebut mendapat pesan agar tidak membuat kegaduhan terkait kasusnya. “Dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, ‘Udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut tutup konten-konten itu, ada yang terganggu,’” kata Amsal.
Namun, ia menegaskan tetap melawan karena merasa tidak bersalah. “Nggak ada lagi anak-anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia. Biarkan saya menjadi yang terakhir,” tegasnya.
Tanggapan Hukum dan Proses Peradilan
Amsal kini dituntut dua tahun penjara. Namun, kuasa hukumnya masih mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara. Mereka berharap bisa mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Wira Arizona terkait isu viral yang menyeret namanya tersebut. Meski begitu, pernyataannya di media sosial telah memicu debat publik tentang nilai jasa editing video dan bagaimana perhitungan kerugian negara dilakukan.
Komentar Publik dan Perspektif
Isu ini menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. Banyak yang menyambut positif pernyataan Wira Arizona, sementara lainnya mengecamnya karena dianggap tidak objektif dalam menangani kasus Amsal.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa perlu adanya transparansi dalam perhitungan kerugian negara dan perlunya evaluasi terhadap sistem penilaian jasa yang diberikan oleh pekerja ekonomi kreatif. Mereka berharap agar kasus seperti ini tidak menjadi preseden buruk bagi para pelaku seni dan kreativitas di Indonesia.
