Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Diperkirakan Mencapai Rp130 Triliun
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra diperkirakan mencapai Rp130 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan.
Tito menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan sementara dari Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan rencana kerja kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Saat ini, seluruh usulan tersebut sedang dirumuskan dalam Rencana Induk (Renduk).
“Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan tiga provinsi ini dalam waktu tiga tahun. Sementara exercise-nya lebih kurang Rp 130 triliun,” ujar Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan angka final karena masih ada kemungkinan anggaran yang tumpang tindih. Ia menargetkan dokumen Rencana Induk tersebut dapat ditetapkan secara resmi paling lambat 1 April 2026. Kepastian pembiayaan dari Kementerian Keuangan akan diberikan setelah perencanaan dinyatakan matang.
“Nanti kalau sudah jadi Renduk, Menteri Keuangan akan membiayai. Perencanaannya harus clear, apa saja yang mau dibangun dan berapa nilainya,” tambahnya.
Fokus Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran akan difokuskan pada beberapa bidang utama, seperti:
- Pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak
- Perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan permanen
- Pemulihan fasilitas publik, termasuk sekolah dan layanan kesehatan
Kolaborasi Antar Daerah
Tito menegaskan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera juga dilakukan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah. Ia menginstruksikan daerah yang tidak terdampak atau memiliki kapasitas fiskal lebih untuk menyalurkan bantuan melalui mekanisme hibah kepada wilayah yang terdampak parah.
Secara khusus, ia meminta sejumlah daerah di Sumatera Utara seperti Medan dan Deli Serdang untuk membantu kabupaten di Aceh yang mengalami kerusakan infrastruktur berat.
“Nah, karena ada daerah yang tidak terdampak tapi dapat uang banyak, saya mengimbau menggunakan mekanisme hibah. Saya sudah rapat dengan 8 Kepala Daerah di Sumut,” ujar Tito.
Ia merinci target bantuan yang diharapkan segera direalisasikan sebagai bentuk gotong royong antardaerah:
- Kota Medan diminta hibahkan 50 miliar ke Aceh Tamiang yang terdampak berat
- Deli Serdang hibahkan 50 miliar ke Aceh Timur
- Simalungun hibahkan 30 miliar ke Aceh Utara
Ini adalah bentuk gotong royong nasional kita,” tegasnya.
Menurut Tito, pemerintah pusat mendorong daerah yang relatif aman untuk ikut berkontribusi dalam percepatan pemulihan sebagai bentuk solidaritas.
“Dari update terakhir, sudah ada tiga daerah yang menyatakan komitmen membantu wilayah terdampak, yakni Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” ujarnya.
Tambahan Alokasi Dana
Inisiatif tersebut sejalan dengan tambahan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, termasuk wilayah yang tidak terdampak langsung.
Karena itu, pemerintah pusat mengimbau daerah yang relatif aman untuk menyalurkan sebagian anggaran dalam bentuk hibah ke daerah terdampak.
Meski demikian, Tito mencatat ada sejumlah daerah yang tidak menerima tambahan anggaran karena alokasi tahun 2026 mereka telah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tito menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan membutuhkan waktu cukup panjang, yakni dua hingga tiga tahun. Fokus penanganan meliputi pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur permanen yang saat ini masih darurat, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua hingga tiga tahun,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pembersihan lumpur di 445 titik serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Rencana induk pembangunan ini dibuat untuk waktu 3 tahun ke depan dengan total latihan anggaran lebih kurang Rp 130 Triliun untuk pemulihan total tiga provinsi ini,” pungkasnya.
