Beirut – Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) melaporkan tiga penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon selatan dalam insiden terpisah. Semua korban adalah tentara dari Indonesia.
PBB mengumumkan pada hari Senin bahwa ledakan yang “tidak diketahui asal usulnya” menghancurkan kendaraan di dekat kota Bani Haiyyan, menewaskan dua penjaga perdamaian Indonesia. Dua penjaga perdamaian lainnya luka, satu di antaranya mengalami luka parah.
Insiden ini terjadi beberapa jam setelah penjaga perdamaian lainnya terbunuh akibat serangan proyektil terhadap pangkalan UNIFIL di dekat desa Adchit al-Qusayr di Lebanon selatan.
Ketiga penjaga perdamaian tersebut berasal dari TNI. Dalam serangan pertama, korban jiwa adalah Praka Farizal Rhomadhon. Dalam serangan kedua, dua prajurit TNI Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Satgas Yonmek) XXIII-S/Unifil gugur. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa kedua korban serangan brutal militer Israel adalah Mayor Inf ZA dan Sertu I.
Keduanya sedang berusaha mengevakuasi prajurit TNI lain yang terluka ketika konvoi mereka diserang oleh pasukan Zionis Israel.
UNIFIL menyatakan sedang melakukan penyelidikan atas kedua kejadian tersebut, tetapi belum mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian tersebut.
PBB menegaskan bahwa setiap serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701. Resolusi tersebut diadopsi pada tahun 2006 dan mencakup bantuan angkatan bersenjata Lebanon dalam membersihkan wilayah dari “personil bersenjata, aset, dan senjata.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menulis di X bahwa insiden-insiden baru-baru ini membahayakan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian. Ia menyerukan akuntabilitas atas serangan-serangan tersebut.
Menanggapi kematian pertama, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi bahwa penjaga perdamaian tersebut adalah warga negara Indonesia. Kehilangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima, kata Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia juga menyampaikan kecaman atas “serangan Israel di Lebanon selatan.”
Saat ini, lebih dari 8.200 pasukan penjaga perdamaian PBB – atau dikenal sebagai Helm Biru – dari 47 negara ditempatkan di Lebanon selatan, menurut data UNIFIL yang diperbarui pada 23 Maret.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan pernyataan terkait serangan misil yang menewaskan prajurit TNI di Lebanon. Dave menilai pemerintah perlu meninjau efektivitas misi perdamaian tersebut di tengah pertempuran yang terus berlanjut.
“Ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun melihat apakah keberadaan prajurit kita benar-benar berfungsi atau tidak karena jelas dengan adanya serangan yang tidak berhenti, bahkan sampai menewaskan prajurit kita,” ujar Dave saat ditanya wartawan.
Dave mempertanyakan apakah posisi pasukan TNI saat ini masih sebagai penjaga perdamaian atau justru terjebak dalam konflik.
“Ini apakah keberadaan kita ini berguna untuk menjaga perdamaian atau justru malah menjadi target serangan dari IDF,” tegasnya.
Melihat kondisi keamanan yang semakin mengkhawatirkan, Dave menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi penarikan personel. Ia merujuk pada langkah negara lain yang memiliki kekhawatiran serupa.
“Nah, maka itu bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya untuk pemerintah melakukan penarikan ataupun evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon,” katanya.
“Saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personilnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil hal tersebut, nah tentu harus ada pertimbangan dan juga komunikasi,” tambahnya.
Menurut Dave, misi utama TNI dalam UNIFIL adalah menjaga perdamaian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan situasi sudah berubah menjadi zona perang aktif yang menyulitkan pelaksanaan misi.
“TNI ini kan fungsi kita adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, jelas di sana ini tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Nah, jadi ya kalau begitu ya fungsi kita ini tidak bisa melaksanakan misi kita. Bahkan sudah ada korbannya,” jelasnya.
Terkait desakan penarikan mundur, Komisi I menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah. Dave menegaskan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan penyebab jatuhnya korban jiwa dari pihak Indonesia.
“Harus ada investigasi mendalam karena ini berkaitan dengan keadilan kepada keluarga prajurit. Ini serangannya itu dari mana, siapa yang menyerang, titiknya itu mau nyerang ke mana hingga akhirnya ada korban kita,” tutupnya.
