Banggar DPR Pastikan MBG Terus Berjalan, Gizi Anak Masuk Anggaran Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Masuk dalam Kategori Anggaran Wajib

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas dan besarnya anggaran yang dialokasikan. Meski mendapat kritik dari sejumlah daerah, DPR RI memastikan bahwa program ini tetap harus dijalankan karena berkaitan langsung dengan kewajiban konstitusional pemerintah di sektor pendidikan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa MBG termasuk dalam kategori program mandatori yang bersumber dari anggaran pendidikan. Artinya, program tersebut tidak dapat dihentikan atau ditunda karena merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi alokasi minimal anggaran pendidikan dalam APBN.

Penjelasan Ketua Banggar DPR RI

Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026), Said menjelaskan bahwa setiap program yang masuk dalam klaster anggaran pendidikan memiliki sifat wajib untuk dijalankan. Karena itu, pemerintah tidak memiliki ruang untuk menunda pelaksanaan program MBG meskipun di tengah dinamika fiskal maupun kritik dari berbagai pihak.

“Kalau MBG dalam klaster mandatori anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah enggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” ujar Said.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa posisi MBG dalam struktur anggaran negara membuat program ini tetap berjalan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional.

Perbaikan Tata Kelola Tetap Diperlukan

Meski menegaskan program MBG wajib dilaksanakan, Said tidak menutup mata terhadap berbagai catatan yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, perbaikan tata kelola program tetap menjadi hal penting agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan penggunaan anggaran lebih efektif.

“Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatori tadi, pendidikan ya,” kata Said.

Ia menilai evaluasi dan pembenahan sistem pelaksanaan program perlu terus dilakukan agar manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama para siswa sebagai kelompok penerima utama.

Pemerintah Diminta Tajamkan Program Prioritas

Selain membahas program MBG, Said juga menyinggung kemungkinan adanya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang. Dalam kondisi tersebut, ia menyarankan agar pemerintah melakukan penajaman terhadap program prioritas sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.

“Oleh karenanya saya sampaikan, agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Lakukan penajaman. Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan,” jelasnya.

Menurut Said, langkah tersebut penting agar program yang benar-benar mendesak tetap berjalan, sementara program lain yang tidak terlalu mendesak dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.

Program Non Mendesak Bisa Dilaksanakan Tahun Jamak

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyarankan agar program-program yang tidak terlalu mendesak dapat dijalankan melalui skema tahun jamak atau multiyears. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tetap bisa melaksanakan berbagai program pembangunan tanpa harus memberikan tekanan berlebihan pada anggaran negara dalam satu tahun anggaran.

“Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak,” pungkasnya.

Anggaran Pendidikan Tetap Aman

Sebelumnya, pemerintah juga telah memastikan bahwa pelaksanaan program MBG tidak akan mengganggu alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan dalam APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap aman meskipun pemerintah menjalankan program tersebut.

“(Anggaran pendidikan) tetap aman,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa MBG memiliki alokasi anggaran tersendiri sehingga tidak mengusik belanja rutin sektor pendidikan yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR.

Program Pendidikan Lain Tetap Berjalan

Selain MBG, pemerintah juga memastikan berbagai program pendidikan lainnya tetap berjalan sesuai rencana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan sejumlah program bantuan pendidikan masih terus dilanjutkan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah juga tetap berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan berbagai program pendidikan sekaligus memastikan kebijakan MBG tetap berjalan sebagai bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat.