Dugaan Pungli di SMKN 1 Ponorogo
Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 1,4 juta di SMK Negeri (SMKN) 1 Ponorogo. Unggahan tersebut menimbulkan perhatian luas dari masyarakat dan wali murid.
Awal Mula Isu Pungli
Dugaan pungli bermula dari beredarnya unggahan akun Instagram @halopendidikan dan @brorondm. Kedua akun tersebut mengunggah keluhan terkait lambannya respons dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) terhadap aduan ini. Beberapa foto yang diunggah termasuk screenshot aduan dan pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh pihak sekolah untuk menagih kepada wali murid.
Isi pesan yang diunggah adalah sebagai berikut:
“Assalamualaikum wr wb
Sehubungan dengan pelaksanaan PAS Smt. Ganjil pada tanggal 1 – 9 Des 2025
mohon kepada siswa melunasi pembayaran paling lambat sebelum pelaksannan PAS, al :
1. Pembavaran Juli – Des 2025 Rp.200.000/bulan
2. Pembayaran Partisipasi Masyarakat Rp. 1400.000
3. Pembavaran PHBI smt.1 Rp 50.000
Terima Kasih Wassalamu’alaikum Wr.Wb,”
Caption dari unggahan tersebut menanyakan apakah SMKN 1 Ponorogo benar-benar melakukan hal seperti itu. Warga juga menyampaikan bahwa mereka sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan Jatim dan Khofifah, tetapi tidak ditindaklanjuti. Bahkan, saat ingin melaporkan ke Bupati Ponorogo non aktif Sugiri Sancoko, ternyata ia telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Unggahan tersebut mendapat respons besar dari netizen. Hingga hari ketiga, unggahan ini disukai oleh 2.958 netizen, dikomentari oleh 338 warganet, dan dibagikan oleh ribuan netizen.
Tanggapan dari Wali Murid
Unggahan viral ini juga mendapat tanggapan dari seorang wali murid. Ia menyatakan bahwa dirinya diminta untuk membayar partisipasi sebesar Rp 1,4 juta. Namun, ia merasa tidak ada urgensi selain untuk videotron.
Ia juga menunjukkan bukti bahwa pihak sekolah meminta pembayaran secara lunas. Menurutnya, apa yang diunggah oleh akun @halopendidikan dan @brorondm benar adanya.
Kabar ini menyebar cepat di masyarakat Ponorogo.
Penjelasan Sekolah
Dikonfirmasi terkait unggahan tersebut, Humas SMKN 1 Ponorogo, Ribowo Abdul Latif, menjelaskan bahwa iuran tersebut merupakan kesepakatan antara komite dan wali murid. Ia menyatakan bahwa setahu dirinya, ada kesepakatan dalam rapat pleno sebesar Rp 1,4 juta, tetapi tidak diwajibkan.
“Tetapi, lain-lainnya silahkan hubungi komite,” ujarnya.
Menurut Wakasek Humas SMKN 1 Ponorogo, Ribowo Abdul Latif, sumbangan partisipasi ini bukan kewajiban. Ia menegaskan bahwa sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak ada paksaan.
Hasil Rapat Komite Sekolah
Ribowo menjelaskan bahwa sumbangan partisipasi tersebut muncul dari hasil rapat pleno antara komite sekolah dan wali murid kelas X SMKN 1 Ponorogo. Nominal Rp 1,4 juta disepakati, tetapi tidak semua wali murid harus membayar sesuai kemampuan.
Ia menyarankan wali murid untuk bertanya lebih detail ke komite.
“Monggo detail ke komite ke pak Sumani (anggota Komite SMKN 1 Ponorogo),” katanya.
Senada dengan Ribowo, anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, Sumani, menyatakan bahwa komite telah melakukan rapat pleno. Ia mengklaim bahwa komite bertanya kepada wali murid tentang beberapa program yang akan dibangun.
“Kalau setuju kan berarti ibaratnya Jer Basuki. Di mana harus mengeluarkan biaya. Angka Rp 1,4 juta itu muncul. Sekali lagi tidak mengikat,” tegasnya.
Permintaan untuk Transparansi
Menurut Sumani, jika wali murid keberatan, seharusnya bisa berkomunikasi. Komite terbuka jika ada wali murid yang tidak mampu.
“Benar-benar tidak punya untuk menyumbang ya silakan, yatim piatu dapat reward dari sekolah dan dibantu biaya sekolahnya. kata nyumbang tidak ada ketentuan kapannya berakhir atau digunakan,” klaimnya.
Sumani menegaskan bahwa uang Rp 1,4 juta hanya prediksi menyumbang untuk membangun berbagai macam proyek. “Tetapi bukan ketentuan harus segitu,” tegasnya.
