Ironi Dewan Perdamaian Gaza: Netanyahu Diundang, Palestina Dilewatkan

Inisiatif Dewan Perdamaian Gaza: Harapan dan Kontroversi

Pada hari Kamis (16/1/2026), Dewan Perdamaian Gaza secara resmi diluncurkan dalam rangkaian acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss. Inisiatif ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan merupakan tindak lanjut dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump sebelumnya telah mengumumkan rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sejak sepekan sebelum peluncuran dan mengundang pemimpin sejumlah negara untuk bergabung. Menurut Trump, Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi “otoritas sementara” di Gaza, Palestina, yang bertugas untuk mengawasi mobilisasi sumber daya internasional bagi rakyat Palestina di wilayah tersebut.

Negara-Negara yang Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza

Tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza, antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan.

Namun, sejumlah negara menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, seperti sebagian besar negara-negara Uni Eropa, termasuk Prancis, dan China. Mereka menyatakan lebih percaya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemulihan situasi di Gaza.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden AS Donald Trump (tengah) dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban (kiri) saat upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian pada pertemuan tahunan ke-56 Forum Ekonomi Dunia (WEF), di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). – (EPA/GIAN EHRENZELLER)

Pro dan Kontra Terhadap Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Perdamaian Gaza mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Yang mendukung berharap dewan ini bisa menjadi awal dari akhir penjajahan di Gaza. Sementara itu, yang mengkritik menilai bahwa Trump mengundang para penguasa negara di luar Palestina untuk bergabung selama bersedia membayar, tanpa memberikan ruang bagi Palestina untuk menjadi bagian dari Dewan tersebut.

Sebaliknya, Benjamin Netanyahu yang telah menerima surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional justru diundang untuk masuk dalam keanggotaan. Hal ini memicu kritik terhadap prinsip self determination dalam Piagam PBB dan UUD negara RI 1945.

Kekhawatiran dari Pakar Hubungan Internasional

Shofwan Al-Banna Choiruzzad, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa Dewan Perdamaian berisiko mencabut keadilan dan melanggengkan penindasan terhadap rakyat Palestina. Ia juga menyoroti bahwa rencana rekonstruksi Gaza disampaikan oleh menantu Trump, Jared Khusner, seperti seorang pengusaha properti menawarkan proyek pada para investor, tanpa memberikan kejelasan mengenai perlindungan dan hak orang-orang Palestina.

Selain itu, Shofwan menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian membawa risiko besar terhadap posisi Indonesia di tengah volatilitas geopolitik global. Dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada Trump dan AS, negara-negara rival AS dapat memandang keikutsertaan dalam Dewan Gaza sebagai bentuk keberpihakan kepada Washington.

Pandangan dari Dino Patti Djalal

Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), mengungkapkan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza tidak mengutamakan kemaslahatan rakyat Palestina. Ia meminta Indonesia menegaskan sikapnya agar kepentingan Palestina tetap terlindungi di badan tersebut.

Dino mempertanyakan apakah ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek “real estate” Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina. Ia juga mempertanyakan komitmen Dewan Perdamaian akan benar-benar bekerja demi mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel, terlebih dengan kehadiran Benjamin Netanyahu di badan tersebut.

Pandangan dari Jusuf Kalla

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat. Ia menilai bahwa inisiatif perdamaian tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel.

Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat terkait. Ia menekankan bahwa masyarakat lokal, sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

Penandatanganan Piagam oleh Presiden Prabowo Subianto

Dalam prosesi peluncuran Dewan Perdamaian Gaza di Congress Hall, lokasi acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian bersama Donald Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, dan pemimpin negara anggota lainnya.

Prabowo mengungkap harapannya untuk rakyat Palestina di Gaza setelah Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian. Ia menilai ini sebagai kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza.

Board of Peace Saingi PBB? – ()

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Perdamaian Palestina

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Sugiono menjelaskan bahwa BoP merupakan sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya.