Amsal Sitepu, Videografer yang Dituduh Korupsi dan Menghadapi Intimidasi
Amsal Sitepu, seorang videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan rasa tidak adil yang dirasakannya dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ia mengaku mendapat intimidasi dari jaksa saat menjalani proses hukum, yang menurutnya terkesan tidak adil.
Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI, Amsal menyampaikan bahwa ia pernah menerima sekotak brownies cokelat dari jaksa langsung di rumah tahanan (rutan). Jaksa tersebut memberi pesan agar Amsal tidak membuat kegaduhan dan mengikuti alur perkara.
“Dia (jaksa) ngomong langsung dengan saya di rutan ini, ‘Udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut tutup konten-konten itu, ada yang terganggu,’” ujar Amsal.
Ia menegaskan bahwa ia menolak tekanan tersebut dan memilih tetap melawan karena merasa tidak bersalah. Amsal juga menyatakan siap menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi.
“Biarkan saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Biarkan saya yang terakhir,” katanya.
Amsal bahkan mengaku sempat mendapat ancaman akan “dibenamkan” jika terus melawan, namun tetap tidak gentar. Ia menegaskan bahwa ia tidak takut karena merasa tidak salah dan bangga dengan pekerjaannya sebagai videografer.
Awal Mula Kasus Amsal Sitepu
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Amsal Sitepu menjadi sorotan publik. Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo yang kemudian berujung pada proses hukum.
Amsal, yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, kini dituntut dua tahun penjara. Kasus ini bermula pada periode anggaran 2020 hingga 2022, ketika Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil kepada sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Karo.
Melalui perusahaannya, CV Promiseland, ia mengajukan proposal ke 20 desa di empat kecamatan, yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Dalam proposal tersebut, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp 30 juta per desa.
Persoalan hukum muncul ketika proposal tersebut diduga disusun tidak sesuai kondisi sebenarnya atau mengalami mark up. Dari hasil analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo, biaya pembuatan video dinilai seharusnya sekitar Rp 24,1 juta per desa.
Selisih nilai inilah yang kemudian menjadi dasar dugaan kerugian negara. Dalam persidangan, jaksa menyebut kerugian negara mencapai Rp 202 juta. Namun, kuasa hukum Amsal mempertanyakan dasar perhitungan tersebut.
“Inilah yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp 200 juta ini dari mana,” ujar kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev.
Kritik terhadap Penetapan Kerugian Negara
Perhitungan kerugian negara sebesar Rp 202 juta yang diajukan oleh jaksa menjadi pertanyaan besar bagi kuasa hukum Amsal. Menurut mereka, dasar perhitungan tersebut belum jelas dan perlu dipertanyakan lebih lanjut.
Mereka menilai bahwa penggunaan angka yang begitu besar tanpa bukti konkret dapat mengarah pada kesalahan dalam penuntutan. Hal ini juga menjadi dasar bagi Amsal untuk membantah tuduhan yang menimpanya.
Ia menegaskan bahwa dirinya hanya seorang pekerja kreatif tanpa kewenangan anggaran. Menurutnya, semua tindakan yang dilakukannya adalah berdasarkan kontrak dan proposal yang disepakati dengan pemerintah desa.
Harapan Amsal untuk Keadilan
Amsal berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan secara adil, khususnya bagi pekerja di sektor ekonomi kreatif. Ia menilai bahwa sistem hukum harus bisa melindungi para pekerja kreatif dari tindakan yang tidak adil.
Ia juga berharap DPR dapat membantu mencari keadilan dalam kasusnya. DPR telah berjanji untuk membantu dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Amsal mengakhiri pernyataannya dengan tegas, bahwa ia tidak akan takut menghadapi tekanan dan ancaman yang datang dari pihak berwenang. Ia yakin bahwa keadilan akan tercapai meskipun prosesnya panjang.
Kesimpulan
Kasus Amsal Sitepu menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem hukum. Dengan adanya dugaan intimidasi dan perhitungan kerugian negara yang tidak jelas, kasus ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat luas.
Amsal, sebagai seorang pekerja kreatif, mengharapkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ia berharap kasus ini menjadi contoh bahwa semua orang, termasuk pekerja kreatif, memiliki hak yang sama dalam sistem hukum.
