Bupati Cilacap Dibawa ke Jakarta Setelah Pemeriksaan Selama 5 Jam
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dibawa ke Jakarta menggunakan kereta api KA Purwojaya pada Jumat (13/3/2026) malam. Ia dan sejumlah pejabat lainnya dari Pemkab Cilacap diangkut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat siang.
Sebelum pergi ke Jakarta, mereka menjalani pemeriksaan awal selama lima jam di Mapolresta Banyumas, Jawa Tengah. Proses pemeriksaan berlangsung mulai pukul 16.15 WIB hingga sekitar pukul 21.37 WIB. Saat keluar dari gedung, Bupati Syamsul tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan masker. Ia tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media sebelum langsung menuju kendaraan yang telah disiapkan.
Ia kemudian dibawa menggunakan mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi F 1203 FBK. Sementara itu, para pejabat Pemkab Cilacap lainnya langsung diangkut menuju Stasiun Purworejo, Jawa Tengah. Terdapat sekitar tujuh mobil yang disiapkan untuk membawa mereka yang sebelumnya menjalani pemeriksaan.
Setibanya di Stasiun Purwokerto, mereka terpantau menunggu di ruang tunggu VIP. Tim penyidik KPK juga membawa tas ransel dan koper ikut bersama rombongan. Mereka akan naik KA Purwojaya jurusan Gambir, Jakarta Pusat.
Salat Ashar di Mapolresta Banyumas
Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono, sempat keluar gedung menuju masjid di Kompleks Kantor Polresta Banyumas untuk menjalankan salat ashar. Sadmoko keluar bersama sejumlah pejabat Pemkab Cilacap, antara lain Kepala Diskominfo Buddy Haryanto, Kepala Dispermades Heru Kurniawan, Kepala DPKUKM Oktrivianto Subekti, dan Kepala Dinsos Ichlas Riyanto.
Saat ditanya terkait OTT KPK, Sadmoko hanya menyampaikan bahwa ia akan mengikuti seluruh prosesnya. “Ikuti saja,” ucapnya.
27 Orang Diamankan oleh KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan total ada 27 orang yang diamankan oleh tim penyidik dalam giat tangkap tangan di Cilacap. “Benar hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Di mana hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap,” kata Budi di hadapan awak media, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).
Budi merinci bahwa puluhan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan ini terdiri dari berbagai latar belakang. “Dari penyelenggara negara, ASN, dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swastanya,” terangnya.
Berdasarkan keterangan awal, penindakan penyidik komisi antirasuah ini berkaitan kuat dengan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa. “Adapun terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap, diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” jelas Budi.
KPK Menyita Uang Tunai
Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim penyelidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai. Saat dikonfirmasi apakah uang tersebut merupakan aliran dana Tunjangan Hari Raya (THR) atau pelicin proyek, KPK menyatakan masih akan terus mendalaminya. “Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai. Saat ini yang teridentifikasi rupiah,” kata dia.
Latar Belakang Bupati Cilacap
Syamsul Auliya Rachman merupakan kepala daerah yang baru setahun menjabat. Pria kelahiran 30 November 1985 ini dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu untuk mengemban masa jabatan 2025–2030. Dalam rekam jejak politiknya, Syamsul dikenal sebagai politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki posisi strategis sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap untuk periode 2021–2026.
Proses Hukum yang Sedang Berlangsung
Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT ini. Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih diperiksa secara intensif sebelum nantinya dibawa ke ibu kota.
“Ini masih dilakukan pemeriksaan di sana ya, nanti akan dibawa ke Jakarta di Gedung KPK Merah Putih tentunya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nanti kami akan sampaikan progresnya seperti apa,” ujar Budi.
