Desakan Kencang untuk Keluar dari Board of Peace (BoP)
Setelah meledaknya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian semakin kencang. BoP adalah sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden AS Donald Trump. Tujuannya adalah untuk mendorong perdamaian di Gaza, khususnya terkait gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah pasca konflik.
Namun, justru AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang memicu ledakan di ibu kota Teheran dan meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan. Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang disebut berkaitan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran. Bahkan, operasi ini menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan pejabat lainnya.
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP disampaikan secara terbuka melalui pernyataan sikap dan konferensi pers yang digelar di Jakarta, dengan alasan menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Berikut beberapa tokoh nasional yang menyampaikan desakan tersebut:
1. TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Politisi PDIP menilai keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
TB Hasanuddin menyampaikan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP:
- Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
- Pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
- Posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
- Alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara.
- Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan.
2. Ketua MUI Anwar Iskandar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari anggota Board Of Peace (BoP) pasca serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Dalam keterangan yang tertuang dalam Tausyiah MUI tentang eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran Nomor:Kep-28/DP/-MUI/III/2026 itu, Ketua MUI Anwar Iskandar mempertanyakan niat Amerika yang membentuk badan perdamaian tersebut.
Anwar mempertanyakan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran. Ia juga menyerukan kepada PBB dan OKI untuk melakukan langkah-langkah maksimal guna menghentikan perang dan menghormati hukum internasional.
3. Connie Rahakundi Bakrie
Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya.
Ia berpendapat, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut. Menurutnya, BoP sudah bukan lagi board of peace, tapi jadi board of war dengan kejadian ini. Ia juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok.
4. Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP bentukan Donald Trump. Hikmahanto menilai, keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif. Menurutnya, BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza. Oleh karena itu, mantan Rektor UI ini menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP dan konsentrasi di PBB saja.
