Pembukaan Musrenbang RKPD 2027, Pemda Sulut Fokus pada Percepatan Pembangunan
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, hadir dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2027. Acara ini berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, pada hari Kamis (9/4/2026).
Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Sulut, serta pimpinan Bappeda dan badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Sulut, Elvira M. Katuuk, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang kali ini melibatkan 375 pemangku kepentingan. Sebanyak 695 usulan pembangunan masuk dari kabupaten/kota, termasuk 78 usulan khusus terkait penanganan stunting.
Gubernur Sulawesi Utara menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah di tengah dinamika global. Pemerintah Provinsi telah menetapkan delapan misi utama, antara lain pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Tahun 2027 menjadi momentum percepatan transformasi Sulawesi Utara. Setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti tantangan struktur anggaran, khususnya belanja pegawai yang mencapai 47,52 persen. Di sektor pertambangan rakyat, progres penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menunjukkan perkembangan dengan 63 blok seluas 6.300 hektare yang telah masuk dalam SK, dan kini menunggu penetapan lanjutan dari kementerian terkait.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat berada di kisaran 5,23 persen dan menempatkan provinsi ini dalam jajaran delapan besar nasional. Meski demikian, tingkat pengangguran sebesar 5,78 persen serta potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan aktivitas gunung api tetap menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah pun telah berkoordinasi dengan BNPB untuk pengadaan sistem peringatan dini guna meminimalisir risiko.
Penekanan Mendagri pada Optimalisasi Program Pemerintah Pusat
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya optimalisasi program pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga memaparkan kondisi kapasitas fiskal serta komposisi belanja daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Di sela acara, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid memanfaatkan forum diskusi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mengusulkan pembangunan 300 unit rumah subsidi bagi masyarakat Bolsel. Selain itu, pada tahun ini Kabupaten Bolsel juga mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 unit, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 100 unit.
Deddy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, guna memastikan program prioritas daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Partisipasi aktif ini penting agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan makro provinsi dan nasional,” ujarnya.
Musrenbang sebagai Forum Krusial dalam Merumuskan Arah Pembangunan
Musrenbang RKPD ini menjadi forum krusial dalam merumuskan arah pembangunan Sulawesi Utara ke depan, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan ekonomi daerah.
Diketahui, hingga saat ini Sulawesi Utara telah merealisasikan sekitar 8.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian PKP juga menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah subsidi di wilayah tersebut sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
