Dari Reforms ke Dampak: Capaian Kemen PANRB 2025 dalam Layanan Publik dan Transformasi Digital

Pendekatan Berbasis Warga dalam Transformasi Digital Pemerintah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat komitmen dalam menyediakan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai inovasi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Transformasi digital menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan melayani.

“Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini. “Dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital, masyarakat dapat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan di mana pun.”

Pengembangan Mal Pelayanan Publik

Dalam satu tahun terakhir, telah dibentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru. Secara kumulatif, hingga saat ini terdapat 305 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia atau sekitar 60 persen kabupaten/kota. Setiap MPP rata-rata menyediakan 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.

Layanan publik digital juga terus diperkuat dengan penyederhanaan proses dan kemudahan sebagai fokus utama. Contohnya, layanan perizinan tenaga kesehatan kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja. Inovasi ini merupakan salah satu fitur di Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), yang telah diimplementasikan di 199 daerah dengan jumlah penerima manfaat layanan mencapai 184.802 orang.

Kepuasan Masyarakat Meningkat

Kemudahan akses pelayanan publik ini sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024, skor IKM mencapai nilai 88,9 (kategori Sangat Baik). Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan melibatkan 7 juta pengguna layanan sebagai responden.

Kualitas pelayanan publik juga meningkat. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di tahun 2024 mencapai nilai 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3,93.

Layanan Multikanal dan Berbasis Manusia

Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services). Selain itu, pemerintah juga mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lainnya.

Pada tahun 2025, sebanyak 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). OPSI merupakan inovasi terpilih yang dinilai memiliki tingkat kematangan, relevansi, dan dampak nyata inovasi pelayanan publik Indonesia.

Evaluasi Belanja TIK dan Efisiensi

Kementerian PANRB fokus pada penerapan transformasi digital pemerintah. Kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital terus dilakukan untuk evaluasi belanja TIK di instansi pusat. Di tahun 2025, evaluasi dilakukan terhadap 12.190 kegiatan TIK dari kementerian/lembaga menghasilkan efisiensi Rp 446 miliar, sekaligus meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan digital pemerintah.

Transformasi Digital dalam Perlindungan Sosial

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa penerapan transformasi digital pemerintah juga telah dilakukan pada program Perlindungan Sosial. Dengan integrasi sistem dan interoperabilitas data, penerapan transformasi digital ini berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima perlindungan sosial hingga 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Pelaksanaan uji coba program Perlindungan Sosial di wilayah Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 KK pendaftar dalam kurun waktu tiga minggu.

Strategi Utama Pengarusutamaan Pembangunan Nasional

Transformasi digital pemerintah ditetapkan sebagai salah satu strategi utama pengarusutamaan pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029. Sesuai arahan Presiden, Kementerian PANRB mengawal pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP) untuk mengakselerasi agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah.

Percepatan transformasi digital pemerintah juga dilakukan melalui transformasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital. Revisi Peraturan Presiden terkait SPBE menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintah digital tetap relevan dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Indeks Pemerintah Digital

Transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital, yang kedepannya mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, tidak hanya mengukur tingkat kematangan pengelola layanan digital. Arah kebijakan ini diakui global, dengan capaian Indonesia baik di GovTech Maturity Index (GTMI) Worldbank dan Digital Government Index (DGI) OECD sama-sama menunjukkan hasil yang sangat baik. Di GTMI, Indonesia masuk kategori A, dan di DGI, Indonesia mendapat nilai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Persiapan Aksesi ke OECD

Dalam upaya aksesi Indonesia sebagai negara anggota dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pemerintah terus memastikan proses aksesi ini berjalan sesuai dengan standar dan ekspektasi dari OECD serta tengah menyiapkan langkah-langkah strategis. Proses ini dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama lintas kementerian dan lembaga yang termasuk ke dalam Public Governance Committee (PGC).

Keanggotaan OECD merupakan strategi penting untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045, terutama melalui penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan standar dengan mengacu pada praktik dan standar unggulan global. Pengalaman berbagai negara anggota menunjukkan bahwa keanggotaan OECD mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.

Komitmen untuk Perbaikan Berkelanjutan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PANRB terus membuka ruang masukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus melaksanakan program strategis dalam mendukung Asta Cita agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang terus berkolaborasi dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi.