Dukungan Kuat untuk Pembentukan Provinsi Luwu Raya
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs Frederik Kalalembang, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan provinsi baru yang menggabungkan Toraja Raya dan Luwu Raya. Ia menilai bahwa langkah ini bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan objektif masyarakat setempat.
Frederik Kalalembang berbicara dalam pertemuan dengan beberapa tokoh penting seperti Sekjen IKaTNUS Drs. April Bulo, Ketua Dewan Pakar IKaTNUS DR David Allorerung, Ketua BPP DOB Luwu Raya H Darwis Ismail, dan Anggota DPR RI Partai Gerindra Capt Unru Baso, M Mar di Aerotel Living World Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Luwu Raya mencakup empat wilayah administratif yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Sementara itu, Toraja Raya terdiri dari Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja. Menurut Frederik, pembentukan provinsi baru ini akan menjadi solusi atas ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di wilayah utara Sulawesi Selatan.
Ia menekankan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik sesaat. Pemekaran tersebut diyakini akan memberikan manfaat besar bagi kedua wilayah tersebut.
“Ini merupakan kebutuhan objektif. Sangat bermanfaat dan saling menguntungkan,” kata Frederik saat dimintai tanggapannya terkait wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Frederik juga menyambut baik wacana bergabungnya Toraja Raya dengan Luwu Raya. Ia secara tegas menyatakan dukungannya jika kedua wilayah tersebut pisah dari Provinsi Sulsel. Menurutnya, ada ikatan sejarah, budaya, dan bahasa yang kuat antara Toraja dan Luwu. Dari sisi ekonomi pun, keduanya saling menopang.
Permasalahan Pembangunan yang Terjadi
Frederik menilai bahwa rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh serta pola pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah selatan Sulsel telah menciptakan ketimpangan antarwilayah. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah di Luwu dan Toraja.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Luwu Raya akan mendekatkan pusat pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan membuka ruang pemerataan ekonomi yang lebih adil. Frederik menegaskan bahwa dirinya secara konsisten menyuarakan pembentukan Provinsi Luwu Raya di DPR RI, karena ia merasa ini adalah tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Setiap saat (saya menyuarakan aspirasi masyarakat Luwu Raya dan Toraja Raya di DPR RI),” tegasnya.
Ia berharap perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tetap ditempuh melalui jalur konstitusional dan dialog kebangsaan yang sehat. Menurutnya, persatuan dan kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas utama.
Persiapan Administratif yang Memasuki Fase Krusial
Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) menyatakan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya memasuki masa krusial. Perjuangan pemekaran wilayah tersebut telah memasuki tahapan krusial yang membutuhkan soliditas seluruh elemen.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKLR, Arsyad Kasmar, di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.
Keduanya sepakat bahwa ikhtiar pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lagi bisa dijalankan secara sporadis, melainkan harus terarah, sistematis, dan didukung oleh persatuan seluruh pemangku kepentingan di Luwu Raya.
“Alhamdulillah, saat ini kita melihat soliditas yang luar biasa dari elemen-elemen perjuangan di Luwu Raya. Para kepala daerah, pimpinan DPRD, mahasiswa, hingga masyarakat semuanya bersatu,” ujar Arsyad Kasmar.
Tahapan Pemenuhan Syarat Administratif
Arsyad menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini telah memasuki fase pemenuhan syarat administratif. Itu dilakukan demi menyesuaikan ketentuan perundang-undangan. Sehingga keberadaan Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya harus didukung bersama.
BPP DOB ini dibentuk oleh Kedatuan Luwu bersama KKLR. Secara teknis, BPP-DOB Provinsi Luwu Raya sudah mulai bekerja dan berkolaborasi dengan para kepala daerah serta pemangku kepentingan se-Luwu Raya. Targetnya adalah menuntaskan seluruh persyaratan dan dokumen administratif untuk diajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI.
Arsyad menekankan bahwa dukungan formal dari pemerintah daerah dan DPRD se-Luwu Raya menjadi bagian penting dari tahapan tersebut. Ia menambahkan, apabila seluruh dokumen administratif dan naskah akademik kelayakan telah lengkap, BPP-DOB akan menyampaikan itu ke pemerintah pusat.
Strategi Gerakan yang Lebih Simpatik
Hasbi Syamsu Ali, mengajak seluruh elemen pergerakan di Luwu Raya untuk mulai menata ritme gerakan di lapangan, apalagi pasca rangkaian aksi demonstrasi masif yang berlangsung pada Januari lalu.
“Kami sangat mengapresiasi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan kawan-kawan di Luwu Raya. Berkat aksi itulah, aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya terdengar lebih nyaring di pemerintah pusat,” bebernya.
Namun, Hasbi meminta model gerakan blokade jalan di lapangan mulai dikurangi. Ia menilai, gerakan yang mendulang simpatik warga luas bisa lebih diutamakan, apalagi seiring dengan masuknya perjuangan pada tahap pemenuhan dokumen administratif.
“Saat ini kita fokus pada kerja-kerja administratif. Karena itu, kami mengimbau agar aksi-aksi seperti blokade jalan yang berpotensi menyulitkan masyarakat mulai dikurangi, dan digantikan dengan gerakan yang lebih simpatik untuk meraih dukungan publik yang lebih luas,” katanya, yang diamini Ketua Umum BPP KKLR, Arsyad Kasmar.
Hasbi yang juga Koordinator Wilayah BPP-DOB Luwu Raya menegaskan bahwa kekompakan yang terbangun saat ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menyukseskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Sudah saatnya kita tinggalkan perbedaan, friksi, dan konflik internal. Mari bersatu untuk tujuan besar, yakni pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Untuk Luwu Tengah, Insya Allah seluruh persyaratan administratif sudah siap. Untuk Provinsi Luwu Raya, inilah yang sedang kita persiapkan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahapan berikutnya akan memasuki fase yang lebih krusial dan membutuhkan dukungan pembiayaan serta logistik perjuangan. “Kami telah meluncurkan Program Seribu, Sepuluh Ribu, atau Seratus Ribu untuk Provinsi Luwu Raya yang disingkat Serbu Luwu Raya. Program ini akan segera kami sosialisasikan kepada seluruh Wija to Luwu di manapun berada. Ini adalah perjuangan kita bersama,” pungkas Hasbi.
