Pembentukan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss
Pada 22 Januari 2026, Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) resmi diratifikasi dan didirikan di Davos, Swiss. Pemimpinnya adalah Donald Trump yang menunjuk dirinya sendiri sebagai Chairman, ditemani oleh para founding members atau negara anggota pendiri, salah satunya adalah Indonesia.
Gedung Putih menyebut pembentukan BOP sebagai hari bersejarah untuk membangun masa depan Gaza yang aman dan makmur. Mereka menulis bahwa ini adalah awal dari hari yang lebih cerah bagi Timur Tengah dan masa depan dunia yang lebih aman. Menurut Trump, BOP memiliki peluang nyata untuk mengakhiri puluhan tahun penderitaan, menghentikan generasi kebencian dan pertumpahan darah, serta mewujudkan perdamaian yang indah, abadi, dan mulia di wilayah tersebut.
Indonesia memutuskan untuk bergabung setelah diskusi panjang dengan tujuh negara Islam yang mendukung Palestina. Mereka adalah Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir. Keanggotaan ini ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri pembentukan BOP di Davos, Swiss, pada hari yang sama.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia ke BOP sebagai momen bersejarah untuk memerdekakan Palestina dan menyelesaikan konflik Gaza. Ia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bersejarah dan peluang nyata untuk mencapai perdamaian di Gaza.
Keraguan terhadap Sosok Donald Trump
Namun, keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BOP menimbulkan pertanyaan apakah organisasi bentukan Donald Trump ini benar-benar mampu memberikan kemerdekaan untuk Gaza, Palestina. Seperti tawaran solusi yang sering diucapkan Indonesia dalam forum internasional, yakni solusi dua negara, terutama kemerdekaan untuk Palestina.
Keraguan itu datang dari tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas. Ia mengatakan bahwa gagasan Donald Trump dalam BOP tampak menarik, membangun Gaza kembali dan menjamin keamanan Palestina. Namun, ia bertanya apakah Amerika telah ikut menghancurkan Gaza karena selalu berada di belakang Israel.
Buya Anwar juga meragukan sikap Amerika Serikat yang hingga saat ini tak pernah menyinggung narasi solusi dua negara. Ia khawatir jika Gaza sudah dibenahi, apakah akan diserahkan pada pemerintahan Palestina yang merdeka? Jawabannya jelas tidak, karena Donald Trump tidak akan mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Rekam jejak Donald Trump yang melegalisasi aneksasi Israel juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan pertamanya, 2017-2021. Trump saat itu mengakui wilayah Palestina, Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Langkah ini jelas sangat merugikan Palestina.
Indonesia Tak Harus Ikut Manuver Donald Trump
Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi mengatakan, jika Indonesia masuk sebagai anggota BOP sebagai upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Kehadiran Indonesia akan berdampak positif, sepanjang posisinya sangat jelas memberikan dan menjaga kepentingan Palestina.
Indonesia tidak harus mengikuti pengaruh Amerika Serikat dalam forum Dewan Perdamaian tersebut, karena jelas sikap Donald Trump sangat condong membela Israel. Yon menegaskan, Indonesia tidak perlu merogoh uang sebanyak 1 miliar dollar AS hanya untuk menjadi anggota tetap organisasi yang dibentuk Trump tersebut.
Sulit Terwujud Jika Tidak Libatkan Warga Gaza
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar BOP mendorong pelibatan masyarakat Palestina dalam setiap kebijakannya. Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat, sedangkan selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.
“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK. Dia mengatakan, perdamaian tak cukup hanya diinisiasi oleh negara besar, tetapi juga harus ada pelibatan pihak yang berkonflik secara langsung.
Selain itu, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump. Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis. Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri.
