Penetapan Tersangka dalam Kasus Suap Pajak di KPP Madya Jakarta Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menemukan unsur pidana dan kecukupan alat bukti yang kuat.
“Perkara ini naik ke tahap penyidikan, yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026) dini hari.
Kelima tersangka tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu dari unsur pegawai pajak dan pihak swasta. Berikut adalah identitas para tersangka:
- Dwi Budi (DWB) selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara
- Agus Syaifudin (AGS) selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara
- Askob Bahtiar (ASB) selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara
- Abdul Kadim Sahbudin (ABD) selaku konsultan pajak
- Edy Yulianto (EY) selaku Staf PT WP yang merupakan objek wajib pajak
KPK langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Penahanan terhitung sejak tanggal 11 hingga 30 Januari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” tuturnya.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang Mengungkap Kasus Ini
Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (9/1/2026) malam. Dalam OTT KPK yang menyasar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara, tim penyidik mengamankan total delapan orang.
Pihak-pihak yang diangkut ke Gedung Merah Putih KPK tersebut diketahui merupakan satu rangkaian sindikat negosiasi pajak yang melibatkan unsur pegawai pajak (penyelenggara negara), pihak wajib pajak, serta pihak swasta/konsultan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa operasi senyap ini berkaitan erat dengan upaya negosiasi untuk mengurangi kewajiban nilai pajak. Transaksi haram tersebut diduga melibatkan kolaborasi antara oknum pemeriksa pajak dan pihak yang berkepentingan membayar pajak lebih rendah dari ketentuan.
“Iya, pengurangan pajak,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).
Meski belum merinci identitas satu per satu, Fitroh mengonfirmasi komposisi pihak yang diamankan tidak hanya dari internal DJP, melainkan juga pihak eksternal yang menjadi pemberi suap.
“Ada beberapa pegawai pajak dan dari pihak wajib pajak,” ungkapnya.
Barang Bukti yang Disita
Dalam operasinya, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti dengan total nilai mencapai Rp 6,38 miliar. “Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai mencapai Rp 6,38 miliar,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).
Barang bukti tersebut terdiri dari:
– Uang tunai Rp 793 juta
– 165.000 Dolar Singapura atau setara Rp 2,16 miliar
– Logam mulia seberat 1,3 kilogram yang ditaksir memiliki nilai sebesar Rp 3,42 miliar
Pasal yang Dilanggar
Atas perbuatannya, tersangka ABD dan EY selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara tersangka DWB, AGS, dan ASB selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
